Intisari-Online.com - Menanggapi rencana kenaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai hal tersebut sangat wajar.
Sebab, menurut Moeldoko, jika iuran terlalu rendah, maka pelayanan kesehatan tidak maksimal serta, seperti yang terjadi saat ini, BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan dalam jumlah yang sangat besar.
"Kan kami di KSP yang menangani persoalan BPJS. Kami pahami untuk itu sangat wajar iuran dinaikkan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
"Saya tidak ingin ada istilah kesehatan itu murah. Sehat itu mahal. Kalau sehat murah, orang nanti semua menyerahkan ke BPJS. Mati nanti BPJS," kata dia.
Menurut Moeldoko, kenaikan iuran ini sudah disepakati dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Kenaikan akan berlaku bagi pemegang kartu BPJS di semua kelas.
"Semua kelas karena antara jumlah urunan dan beban yang dihadapi oleh BPJS tidak seimbang, sangat jauh," kata Moeldoko.
Namun, untuk besaran kenaikannya, menurut Moeldoko, sejauh ini belum diputuskan. Besaran kenaikan masih akan menunggu kajian di Kementerian Keuangan.
"Nanti. Itu nanti Kemenkeu," kata dia.
Source | : | Kompas.com |
Penulis | : | Ade S |
Editor | : | Ade S |
KOMENTAR