Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru di Bawah Presiden Soeharto

Ade S

Penulis

Foto ini menunjukkan kegiatan Presiden soeharto didampingi Mendagri Amir Mahmud, Sudharmono dan Gubernur Ali Sadikin. Artikel ini mengulas dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru, periode kepemimpinan Soeharto. Dari Pojok Kompas MANG USIL

Intisari-Online.com -Menyusuri sejarah Indonesia, kita tak luput dari masa Orde Baru, periode kepemimpinan Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun.

Artikel ini mengupas tuntas lika-liku persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru di Indonesia.

Di balik sentralisasi kekuasaan dan maraknya KKN, terdapat pula upaya-upaya untuk memperkuat persatuan bangsa.

Integrasi Timor Timur menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia di era ini.

Mari selami kisah perjalanan bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan di bawah kepemimpinan Soeharto, periode yang penuh dengan kontradiksi dan kompleksitas.

Dinamika Persatuan dan Kesatuan Sejak Kemerdekaan

Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah melalui berbagai ujian dalam menjaga keutuhannya.

Perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak selalu mulus, termasuk sejakawal kemerdekaan, saat berbagai upaya untuk memisahkan diri dari NKRI telah terjadi.

Dinamika ini dimulai dengan peran penting Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Sehari setelah proklamasi, tepatnya 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang untuk menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP sebagai pembantu presiden.

Melansir gramedia.com, dinamika ini terus berlanjut, termasuk di masa Orde Baru.

Baca Juga: Apakah Kaitannya Antara Supersemar dengan Orde Baru? Ini Penjelasannya

Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru Indonesia

Orde Baru, yang berlangsung dari 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998, dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Masa ini ditandai dengan pergantian kepemimpinan dari Soekarno dan berakhirnya Orde Lama.

Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia terbagi menjadi tujuh kabinet, mulai dari Kabinet Pembangunan I hingga Pembangunan VII.

Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi penyimpangan yang berakibat fatal bagi bangsa, seperti pembatasan hak politik rakyat, sentralisasi kekuasaan, dan maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Penyimpangan ini memicu perlawanan rakyat yang mengantarkan pada gerakan reformasi dan berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada 21 Mei 1998.

Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai presiden ketiga.

Masa jabatan Habibie tergolong singkat dan berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR pada 20 Oktober 1999.

Salah satu peristiwa penting di masa Orde Baru adalah integrasi bekas jajahan Portugis di Timor, yang menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor-Timur.

Mempelajari dinamika persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru di Indonesia memberikan pelajaran berharga bagi bangsa.

Di tengah gejolak politik dan berbagai tantangan, semangat persatuan dan kesatuan tetaplah menjadi pemersatu bangsa.

Memahami masa lalu menjadi kunci untuk melangkah maju dan membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Artikel Terkait