Apakah Kaitannya Antara Supersemar dengan Orde Baru? Ini Penjelasannya

Intisari-Online.com - Supersemar, surat perintah kontroversial yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia.

Di balik lembaran surat ini, terukir kisah transisi kekuasaan dari Soekarno ke Letjen Soeharto, menandai awal era Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun.

Apakah kaitannya antara Supersemar dengan Orde Baru?

Pertanyaan ini masih sering menjadi perdebatan dan artikel ini akan mengupasnya secara mendalam.

Untuk itu, artikel ini akan mengupas lebih dalam tentang isi Supersemar, dampaknya terhadap transisi kekuasaan, dan kaitannya dengan lahirnya Orde Baru.

Temukan jawaban atas pertanyaan "apakah kaitannya antara Supersemar dengan Orde Baru?" dan pelajari bagaimana surat perintah kontroversial ini menjadi penanda peralihan penting dalam sejarah Indonesia.

Sejarah Singkat Supersemar

Supersemar, singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret 1966, merupakan sebuah dokumen kontroversial yang menandai peralihan kekuasaan di Indonesia.

Dibuat oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966, surat perintah ini memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto, Panglima Angkatan Darat saat itu, untuk mengambil tindakan "yang dianggap perlu" demi memulihkan ketertiban negara yang sedang dilanda chaos akibat peristiwa G30S.

Keberadaan Supersemar masih diselimuti misteri dan perdebatan hingga saat ini.

Banyak pihak yang mempertanyakan keabsahannya, serta interpretasi dan konsekuensi dari perintah yang tertuang di dalamnya.

Baca Juga: Bagaimana Kondisi Indonesia Pada Masa Peralihan Pemerintahan Sukarno dan Soeharto?

Terlepas dari kontroversi tersebut, Supersemar menjadi tonggak sejarah penting yang memicu lahirnya Orde Baru, pemerintahan Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun, dari tahun 1966 hingga 1998.

Kaitan Antara Supersemar dengan Orde Baru

Supersemar menjadi penanda peralihan penting dalam sejarah Indonesia.

Di balik lembaran surat ini, terukir kisah transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto, menandai awal era Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun.

Lahirnya Supersemar tidak lepas dari peristiwa G30S (Gerakan 30 September) 1965, tragedi berdarah yang memicu instabilitas politik dan tuduhan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya.

Sentimen anti-komunis merebak, mendorong berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila untuk menyuarakan protes terhadap Presiden Soekarno.

Ketidakpuasan publik terhadap Soekarno semakin memuncak.

Dianggap kurang tegas dalam mengusut G30S dan diwarnai krisis ekonomi, Soekarno menjadi sasaran demonstrasi besar-besaran.

Puncaknya pada 12 Januari 1966, Front Pancasila melontarkan tiga tuntutan yang dikenal dengan Tritura: pembubaran PKI, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G30S, dan penurunan harga.

Situasi memanas, demonstrasi kembali terjadi pada 11 Maret 1966 di depan Istana Negara, kali ini dengan dukungan tentara.

Letnan Jenderal Soeharto, Menteri/Panglima Angkatan Darat saat itu, melihat situasi genting dan menitipkan pesan kepada tiga jenderal yang hendak menemui Soekarno di Istana Bogor.

Baca Juga: Langkah Awal yang Dilakukan Jenderal Soeharto Setelah Menerima Supersemar

Soeharto meminta surat perintah dari Soekarno untuk mengatasi keadaan jika diberi kepercayaan.

Menanggapi permintaan tersebut, Soekarno mengeluarkan surat perintah pada sore hari tanggal 11 Maret 1966, yang kemudian dikenal sebagai Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret.

Surat ini bertujuan untuk meredakan situasi negara yang memanas pasca G30S.

Isi Supersemar hingga saat ini masih menjadi perdebatan karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan.

Beredar tiga versi Supersemar, yaitu versi Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, Sekretariat Negara (Setneg), dan Akademi Kebangsaan, namun tidak ada satupun yang asli.

Meskipun demikian, terdapat beberapa pokok pikiran isi Supersemar yang diakui dan dijadikan acuan oleh Orde Baru, yaitu:

* Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

* Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.

* Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Pasca dikeluarkannya Supersemar, Soeharto mengambil langkah-langkah krusial melalui Surat Keputusan Presiden No 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/PBR.

Keputusan tersebut meliputi:

Baca Juga: Berlumur Darah, Inilah Tonggak Sejarah Yang Menandai Lahirnya Orde Baru

* Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang

* Penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S

Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai UUD 1945.

* Supersemar kemudian dikukuhkan dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1996, yang berarti tidak bisa dicabut oleh Presiden Soekarno.

Supersemar kemudian dikukuhkan dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1996, menjadikannya tidak dapat dicabut oleh Presiden Soekarno.

Keputusan ini semakin memperkuat posisi Soeharto dan melemahkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI.

Puncaknya, pada 7 Maret 1967, MPRS mencabut status Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

Setahun kemudian, tepatnya pada 27 Maret 1968, Soekarno lengser dari kursi kepresidenan dan Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia.

Peristiwa ini menandai dimulainya era Orde Baru.

Demikian artikel yang membahas tentang apakah kaitannya antara Supersemar dengan Orde Baru.

Memahami Supersemar dan kaitannya dengan Orde Baru penting untuk memahami kompleksitas sejarah Indonesia dan belajar dari masa lalu.

Dengan mempelajari peristiwa ini, kita dapat lebih kritis dalam menyikapi informasi dan membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.

Baca Juga: Peristiwa Supersemar Yang Misterius, Inilah Tonggak Sejarah Yang Menandai Lahirnya Orde Baru

Artikel Terkait