Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru Indonesia
Orde Baru, yang berlangsung dari 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998, dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Masa ini ditandai dengan pergantian kepemimpinan dari Soekarno dan berakhirnya Orde Lama.
Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia terbagi menjadi tujuh kabinet, mulai dari Kabinet Pembangunan I hingga Pembangunan VII.
Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi penyimpangan yang berakibat fatal bagi bangsa, seperti pembatasan hak politik rakyat, sentralisasi kekuasaan, dan maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Penyimpangan ini memicu perlawanan rakyat yang mengantarkan pada gerakan reformasi dan berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada 21 Mei 1998.
Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai presiden ketiga.
Masa jabatan Habibie tergolong singkat dan berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR pada 20 Oktober 1999.
Salah satu peristiwa penting di masa Orde Baru adalah integrasi bekas jajahan Portugis di Timor, yang menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor-Timur.
Mempelajari dinamika persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru di Indonesia memberikan pelajaran berharga bagi bangsa.
Di tengah gejolak politik dan berbagai tantangan, semangat persatuan dan kesatuan tetaplah menjadi pemersatu bangsa.
Memahami masa lalu menjadi kunci untuk melangkah maju dan membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan.