Seperti yang dilaporkan Harian Kompas edisi 24 Februari 1967, proses ini dimulai sejak 7 Februari 1967.
Pada tanggal 7 Februari, Soeharto mendapat surat dari Presiden Soekarno. Surat itu bersifat rahasia dan pribadi dan diserahkan oleh tokoh Partai Nasional Indonesia, Hardi SH.
Surat itu mengandung penyerahan tugas pemerintahan harian dari Soekarno kepada Soeharto.
Surat itu kemudian dibahas oleh empat panglima angkatan pada 8 Februari 1967. Tidak ada kesimpulan yang dicapai, sampai akhirnya Soeharto menawarkan konsep berupa surat pernyataan pada 11 Februari 1967.
Konsep itu berisi surat pernyataan presiden terhalang, sehingga menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pemegang amanat Surat Perintah 11 Maret 1966, sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XV.
Empat panglima angkatan lalu bertemu Presiden Soekarno pada 12 Februari 1967. Namun, Soekarno menolak ide Soeharto dan mengusulkan perubahan terkait bentuk dan isi.
Setelah beberapa hari, Soekarno memanggil para panglima angkatan dan menyampaikan persetujuan dengan konsep pengumuman pada 20 Februari.
Namun, ia menambahkan kata “menjaga dan menegakkan revolusi”.
Pada 22 Februari, semua menteri kemudian berkumpul di Istana Merdeka untuk mendengar Presiden Soekarno membacakan pengumuman tersebut.
Pada kenyataannya, surat dibacakan oleh Menteri Penerangan BM Diah di depan puluhan wartawan dalam dan luar negeri, di Kantor Presidium Kabinet Ampera, kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Dikutip dari Harian Kompas edisi 23 Februari 1967, berikut adalah isi surat pernyataan penyerahan kekuasaan tersebut:
Baca Juga: Menurut Pendapat Kalian, Mengapa Terdapat Bias Sejarah? Yuk Simak!