Cak Imin juga mengakui bahwa pemberian sumbangan tersebut tidak selalu tanpa syarat atau ikhlas.
Seringkali, para sponsor atau donatur memiliki kepentingan tertentu terhadap partai atau calon yang mereka dukung. Misalnya, mereka mengharapkan adanya balas jasa, seperti mendapatkan proyek, perizinan, jabatan, atau kebijakan yang menguntungkan mereka.
Cak Imin menilai bahwa biaya politik yang tinggi itu memiliki dampak negatif terhadap kualitas demokrasi dan kesejahteraan rakyat di Indonesia.
Ia mengatakan bahwa biaya politik yang tinggi itu dapat menimbulkan potensi korupsi, oligarki, dan nepotisme di kalangan elite politik. Selain itu, biaya politik yang tinggi itu juga dapat mengurangi keterwakilan dan partisipasi politik rakyat, khususnya dari kalangan miskin, perempuan, dan anak muda.
Cak Imin menyerukan agar masyarakat Indonesia kembali kepada cita-cita luhur bangsa yang terkandung dalam UUD 1945, yaitu musyawarah untuk mufakat.
Ia mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan keyakinan dan kesepengetahuan, bukan berdasarkan uang atau imbalan. Ia juga mengharapkan adanya reformasi sistem elektoral yang dapat menekan biaya politik dan meningkatkan kesehatan politik di Indonesia.