"Meski demikian, Kepolisian RI belum menentukan, menerima, atau menolak permohonan tersebut," katanya.
"Nanti akan ada putusan lagi terkait permohonan yang bersangkutan," ujarnya.
Soal dikabulkan atu tidaknya, Sigit kemudian menjawab, "Lihat saja hasilnya nanti."
Sementara itu, sebelum dijatuhi PTDH dalam sidang kode etik, atau pemberhentian dengan tidak hormat.
Ferdy Sambo sempat mengajukan pengunduran diri, namun ditolak oleh Kapolri.
Menurut Kompas.com, jika surat pengunduran dirinya diterima, Ferdy Sambo bisa tetap menerima hak pensiunan.
"Kalau pengunduran diri FS, diterima Kapolri, berarti bukan PTDH dan Sambo masih berhak menerima pensiunan dari negara," kata pengamat kepolisian, Bambang Rukminto, Kamis (25/8).
"Makanya, kita lihat hasil sidang etik Sambo hari ini. Kalau hasilnya bukan rekomendasi PTDH, artinya pembenaran lagi bahwa Perkap 7/2022 itu menjadi tempat perlindungan bagi personel pelanggar hukum," ucap Bambang.
"Kembali ke ketegasan Kapolri mau menerima surat pengunduran diri itu atau PTDH? Kita lihat konsistensi Kapolri," sambung Bambang.
Sementara itu, PTDH merupakan sanksi administratif, yang paling berat dalam kepolisian Indonesia.
Ini dijatuhkan kepada anggota polisi yang melakukan pelanggaran berat.
Sanksi ini dijatuhkan apabila yang bersangkutan terbukti, melanggar KKEP dan Kode Etik Profesi Polisi, setelah pencopotan yang bersngkutan tiak akan menerima uang pensiunan dari negara.
Sementara pengunduran diri atas pemintaan sendiri, masih bisa menerima hak pensiunan, dan dikenai pemberhentian dengan hormat atau PDH.