Penulis
Intisari - Online.com -Sementara spekulasi tumbuh bahwa Indonesia dan Israel sedang membuat upaya menormalisasi hubungan diplomatik di tengah kontak rahasia, pakar mengatakan Indonesia tidak akan mempertaruhkan politik luar negeri dengan risiko tinggi itu demi warga Indonesia.
Indonesia, negara mayoritas Muslim paling banyak di dunia, disebut pakar tidak akan ingin mempertaruhkan junjungan Muslim demi solidaritas terhadap Palestina.
Melansir SCMP, laporan mengenai diskusi di balik layar untuk Indonesia menjadi negara Islam selanjutnya yang menandatangani Abraham Accords setelah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Moroko, pertama kali muncul di media massa Israel Desember lalu.
Hal ini muncul setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Anthony Blinken, ke Jakarta.
Blinken membawa kemungkinan Indonesia menormalkan hubungan dengan Israel dengan rekannya Retno Marsudi, yang mersepon dengan mengingatkan kembali "posisi konsisten" Indonesia untuk mendukung upaya dan perjuangan Palestina mendapatkan kebebasan dan keadilannya, seperti dikatakan oleh juru bicara Menlu Indonesia, Teuku Faizasyah kepada reporter saat itu.
November lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tertangkap kamera duduk bersama penasihat keamanan nasional Israel Eyal Hulata dalam sebuah konferensi di Bahrain, di mana keduanya bertukar kartu bisnis.
Prabowo kemudian mengatakan sebuah pernyataan bahwa berbicara kepada pejabat Israel "tidak dilarang" ketika hal ini untuk kepentingan nasional".
The Jerusalem Post melaporkan jika Prabowo telah memimpin sebuah upaya antara dua negara untuk bekerjasama di bidang pertanian, yang akan cocok dengan tugas tambahannya sebagai penasihat program ketahanan pangan nasional Presiden Joko Widodo.
Program ini adalah sebuah proyek pertanian ambisius untuk mendorong keamanan pangan Indonesia, terutama di luar pulau Jawa.
Prabowo telah mengatakan jika beberapa investor asing tertarik dengan proyek ini, sebut saja China, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Korea Selatan.
Namun ia menyangkal laporan The Jerusalem Post yang mengklaim kerjasama pertanian Indonesia dengan Israel.
Awal bulan ini, Army Radio dari Israel mengklaim seorang delegasi dari pejabat Indonesia telah melakukan kunjungan langka ke negara "beberapa minggu terakhir" untuk bertemu dengan pejabat lokal dan belajar mengenai respon negara itu melawan Covid-19.
Laporan itu dengan cepat ditampik oleh kementerian kesehatan dan luar negeri Indonesia.
Beberapa hari kemudian, Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid mengatakan kepada Army Radio jika Jerusalem berharap memperluas Abraham Accords untuk melibatkan "negara-negara penting" seperti Indonesia dan Arab Saudi, walaupun ia mengatakan belum ada perjanjian yang pasti.
Selama briefing berita pada 21 Januari lalu, Teuku sekali lagi menyangkal laporan jika ada upaya normalisasi hubungan dengan Israel dan mengecam pengusiran paksa warga Palestina di wilayah Sheikh Jarrah.
Gerakan serupa tahun lalu telah memimpin perang antara Israel dan militan Hamas di Gaza.
Baca Juga: Bisa Lenyapkan Musuh Tanpa Bekas, Inilah Agen Spionase Israel Mossad yang Kerap Gegerkan Dunia
"Kami mengecam pengusiran paksa yang melanggar kesepakatan internasional yang telah lama diterapkan di zona jajahan. Pengusiran paksa tidak bisa dibenarkan, entah di dalam hukum internasional atau dalam konteks HAM," ujar Teuku.
"Saya juga mencatat jika banyak laporan sekarang di media massa yang tidak bisa dikonfirmasi. Prinsip Indonesia dalam isu Palestina tidak berubah. Kami mendukung warga Palestina dan kami akan terus bekerja dalam solusi dua negara untuk kebebasan Palestina."
Di bawah radar?
Teuku juga merespon pada berbagai pertanyaan di This Week in Asia mengenai apakah Indonesia membuat upaya apapun guna berhubungan dengan Israel di bawah radar.
Ia menjawab jika ada pun bersifat "sangat kecil sampai tidak kelihatan".
"Apa yang bisa kita garis bawahi adalah, sementara tidak ada interaksi antara pejabat dari dua negara, seperti halnya kita tidak punya hubungan diplomatik, ada hubungan antar orang," ujarnya.
Hal ini meliputi tur ziarah yang diambil sebagian warga Indonesia ke situs-situs bersejarah di Israel dan aktivitas sektor swasta.
Bahkan walaupun tanpa hubungan diplomatik, Indonesia sudah melaksanakan perdagangan dengan Israel, terutama dalam produk teknologi.
Tahun 2006, Jakarta membeli empat drone buatan Israel lewat entitas perdagangan di Filipina, untuk USD 6 juta guna membantu Indonesia memonitor kepulauan dan Selat Malaka.
Sebuah investigasi yang dilakukan oleh koran Israel, Haaretz, pada 2018, menuduh jika perusahaan Israel telah menyediakan spyware kepada klien Indonesia "untuk menciptakan sebuah pangkalan data untuk aktivis hak LGBT" atau "agama minoritas".
Tidak dikatakan jika apakah klien ini dari sektor pemerintah atau swasta.
Aaron Connelly, peneliti di International Institute for Strategic Studies (IISS) di Singapura, mengatakan bahwa walaupun laporan di media Israel mungkin bisa dipercaya, ada banyak faktor politik lokal Indonesia yang menyebabkan terhambatnya normalisasi hubungan.
"Jelas-jelas ada pembicaraan yang terjadi, tapi mungkin laporan-laporan itu tidak menjadi kendala bagi pemerintah Indonesia, mungkin yang satu ini jadi kendala," ujar Connelly.
"Kendala bagi Presiden Joko Widodo signifikan, ia masih mempertimbangkan politik Islam sebagai ancaman signifikan bagi stabilitas politik di Indonesia, dan kurasa jika Indoenesia akan menormalisasi hubungan dengan Israel, ia akan mencari pergolakan politik.
"Apa manfaat normalisasi yang lebih besar daripada risiko yang akan dia ambil, dalam hal stabilitas politik?"
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini