Menurut pernyataan Singapura, Lee menekankan jika kepala ASEAN perlu terlibat dengan semua pihak yang khawatir mengenai krisis di Myanmar, termasuk perwakilan pemerintahan Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang diasingkan.
Ia menambahkan jika sebuah gencatan senjata unilateral diumumkan junta dengan kelompok bersenjata etnis tidak memenuhi panggilan Lima Poin Konsensus untuk gencatan kekerasan.
Hal ini karena serangan terhadap warga sipil dan kelompok militan anti junta terus meningkat.
Seruan Lee datang setelah pemerintah Kamboja menunda sebuah pertemuan dengan menteri luar negeri negara-negara ASEAN yang dijadwalkan minggu ini, setelah beberapa menteri telah menyatakan "kesulitan" untuk hadir.
Penundaan itu kemungkinan merupakan tanda penolakan dari dilibatkannya menteri luar negeri yang ditunjuk junta, Wunna Maung Lwin.
Hun Sen sendiri juga telah mendeklarasikan jika sebagai anggota "keluarga ASEAN," junta Myanmar memiliki hak menghadiri pertemuan blok itu.
Diplomasi koboi
Para aktivis HAM dan pengamat lainnya telah mengkritik diplomasi koboi Hun Sen yang menyia-nyiakan sedikit wewenang ASEAN atas militer Myanmar yang telah membunuh setidaknya 1.469 orang sejak kudeta tersebut.
Hun Sen juga dikritik karena memperbolehkan junta membelokkan pembicaraan menjauh dari kerangka yang disiapkan oleh Lima Poin Konsensus.
Contohnya, Hun Sen tidak diberikan akses ke anggota yang ditahan dari pemerintah sipil yang digulingkan, juga tidak jelas jika dia diadili.