Intisari-Online.com - Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti melakukan pelanggaran etik, yaitu berkomunikasi dengan pihak yang beperkara di KPK, yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial, terkait dugaan suap lelang jabatan.
Untuk itu, Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan terhadap Lili.
“Menghukum terperiksa dengan saksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan,” ujar Ketua Dewas Tumpak Panggabean dalam konferensi pers, Senin (30/8/2021).
Kendati demikian masih mendapat tunjangan sebesar Rp 107,9 meskipun gaji pokok tersebut dipotong.
Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan, Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, diketahui gaji pokok Lili sebagai Wakil Ketua KPK adalah Rp 4.620.000.
Artinya, jika dipotong 40 persen, gaji pokok Wakil Ketua KPK itu dikurangi sebesar Rp 1.848.000, sehingga Lili akan menerima gaji pokok bulanan Rp 2.772.000 selama 12 bulan ke depan.
Meski begitu, Pimpinan KPK ini masih tetap menerima sejumlah tunjangan senilai Rp 107.971.250.
Berbanding terbalik dengan kasus di Indonesia ini, seorang pejabat pers senior Kabinet Perdana Menteri Jepang Yoshide Suga justru mengundurkan diri setelah dia memicu kecaman atas skandal etika yang melibatkan putra tertua perdana menteri.
Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan di Komite Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah Jepang menerima surat pengunduran diri Yamada setelah pada Minggu (28/2/2021) malam dia melaporkan bahwa dirinya tidak sehat dan tidak bisa lagi memenuhi tugasnya.
Yamada mendapat kecaman setelah dia ditemukan telah disuguhi makan malam senilai 74.000 yen (sekitar Rp9,9 juta) pada tahun 2019 oleh Seigo Suga, putra tertua Perdana Menteri Yoshide Suga, yang bekerja untuk Tohokushinsha Film Corp.
Saat itu, Yamada menjabat sebagai birokrat senior di Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi.
Perusahaan menjalankan bisnis penyiaran satelit, di mana kementerian memberikan izin.
Undang-Undang Etika Pelayanan Publik Nasional melarang pejabat pemerintah pusat menerima nikmat dari perusahaan di sektor yang diaturnya.
Diwartakan Kyodo, Yamada telah menawarkan untuk menerima pemotongan 60% gajinya sebagai pejabat pers selama satu bulan (sekitar 700.000 yen) atas skandal tersebut.
Namun, legislator oposisi telah menyerukan pengunduran dirinya.
Tohokushinsha telah menuntut Seigo Suga untuk tindakan disipliner dan memecatnya sebagai kepala operasi komunitas hobi dan hiburan di divisi bisnis media perusahaan.
Presiden Tohokushinsha Kiyota Ninomiya juga telah mengundurkan diri atas skandal tersebut.
Selain kasus pengunduran diri tersebut, ada beberapa tokoh penting lagi yang mundur karena merasa gagal.
Pada tahun 2017, Menteri Ekonomi Taiwan Lee Chih-kung mengundurkan diri setelah kerusakan pabrik gas alam yang menyebabkan pemadaman listrik massal di Taiwan.
Tahun 2011, Menteri Ekonomi Korea Selatan Choi Joong Kyung mengundurkan diri karena pemadaman listrik massal yang menimbulkan kemarahan masyarakat.
Di tahun yang sama, Perdana Menteri Yunani George Papandreou mengundurkan diri terkait krisis berkepanjangan di Yunani.
Masih di tahun 2011, Perdana Menteri Jepang Naoto Kan juga mengundurkan diri ketika merasa gagal memperbaiki Jepang setelah tsunami.
Tahun 2010, Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama mengundurkan diri ketika gagal memenuhi janji kampanye untuk memindahkan pangkalan militer Amerika dari Okinawa.