Penulis
Intisari-Online.com -China mengklaim sebagian besar wilayah perairan Laut China Selatan yang juga disengketakan oleh beberapa negara lain, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia.
Mengutip Kompas.com, China sendiri mengeklaim sekitar 90 persen dari perairan tersebut yang meliputi area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi.
Seorang ilmuwan dari Sasakawa Peace Foundation yang berbasis di Tokyo, Jepang, Bonji Ohara, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa Laut China Selatan adalah kunci keamanan China.
Ohara mengatakan ada tiga alasan mengapa China getol mengeklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan, seperti melansir Anadolu Agency.
Pertama, Laut China Selatan penting untuk patroli strategis kapal selam rudal balistik nuklir. Akses tersebut diperlukan untuk dapat memasuki Samudra Pasifik guna pencegahan terhadap invasi nuklir AS.
Kedua, Laut China Selatan akan berfungsi sebagai zona penyangga bagi China jika AS melakukan serangan militer terhadap China daratan.
Ketiga, sektor transportasi laut China membutuhkan jalur laut. Sedangkan Laut Cina Selatan menyumbang setidaknya sepertiga dari perdagangan maritim global.
Dengan klaimnya tersebut, China pun membuat sebuah langkah baru yang dapat memiliki konsekuensi bagi jalur bebas kapal militer dan komersial di Laut China Selatan yang juga dapat membuat dunia murka dengan China.
Pada hari Minggu, pihak berwenang China mengatakan bahwa mereka akan meminta sejumlah kapal “untuk melaporkan informasi mereka” ketika melewati apa yang dilihat China sebagai "perairan teritorial"-nya, mulai 1 September 2021.
Menurut perkiraan Kementerian Luar Negeri India (MEA), perdagangan bernilai lebih dari $5 triliun melewati Laut China Selatan, dan 55% perdagangan India melewati perairannya dan Selat Malaka.
Masih belum jelas bagaimana, apakah, dan di mana China berencana untuk memberlakukan peraturan baru ini mulai Rabu.
Melansir The Hindu, Minggu (29/8/2021), Administrasi Keselamatan Maritim mengatakan dalam sebuah pemberitahuan “operator kapal selam, kapal nuklir, kapal yang membawa bahan radioaktif dan kapal yang membawa minyak curah, bahan kimia, gas cair dan zat beracun dan berbahaya lainnya diminta untuk melaporkan informasi terperinci mereka saat berkunjung ke perairan teritorial Tiongkok,” lapor Global Times yang dikelola Partai Komunis.
Media China itu mengutip pengamat yang mengatakan "peluncuran peraturan maritim semacam itu adalah tanda peningkatan upaya untuk menjaga keamanan nasional China di laut dengan menerapkan aturan ketat untuk meningkatkan kemampuan identifikasi maritim."
Pemberitahuan itu mengatakan selain kapal-kapal itu, setiap kapal yang dianggap "membahayakan keselamatan lalu lintas maritim China" juga akan diminta untuk melaporkan informasinya.
Informasi yang akan dilaporkan mencakup nama mereka, tanda panggil, posisi saat ini pelabuhan panggilan berikutnya, dan perkiraan waktu kedatangan.
Kapal juga harus menyerahkan informasi tentang sifat barang dan bobot mati muatan.
“Setelah memasuki laut teritorial China, laporan tindak lanjut tidak diperlukan jika sistem identifikasi otomatis kapal dalam kondisi baik. Tetapi jika sistem identifikasi otomatis tidak berfungsi dengan baik, kapal harus melapor setiap dua jam sampai meninggalkan laut teritorial," kata pemberitahuan itu.
Global Times mencatat bahwa Administrasi Keselamatan Maritim “memiliki kekuatan untuk menghalau atau menolak masuknya kapal ke perairan China jika kapal tersebut ditemukan menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional China.”
Bagaimana China akan menegakkan aturan ini masih harus dilihat, dan di perairan laut mana.
Kapal komersial India serta kapal Angkatan Laut India secara teratur melintasi perairan Laut China Selatan, yang melaluinya melewati jalur laut internasional utama.
Para pejabat India mengatakan bahwa Beijing pada umumnya hanya berusaha untuk menegakkan klaimnya sebagai tanggapan atas lewatnya kapal militer asing tidak di seluruh laut tetapi di wilayah teritorial perairan di sekitar pulau, terumbu karang dan fitur lainnya, beberapa dibangun secara artifisial, yang diklaim China.