Intisari-online.com -Pemerintahan yang kompak memang memberi hasil yang apik dan bagus yang bisa dilihat dari suatu negara.
Namun beda cerita jika kekompakan itu adalah kompak dalam hal korupsi dan penggelapan dana.
Siapa sangka, hal inilah yang terjadi di salah satu negara tetangga Indonesia yaitu Filipina.
Sebelumnya, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte telah menyetujui rencana melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat di kota-kota besar, termasuk Metro Manila dalam 2 minggu terakhir.
Namun sementara ia tampak menyeimbangkan risiko kesehatan dan pemulihan ekonomi, terkuak laporan tentang dana pemerintah yang tidak digunakan yang ternyata mampu mendorong respon pemerintah melawan Covid-19.
Laporan ini menyeret nama Duterte Sang Presiden dan Menteri Kesehatan Filipina, Fransisco Duque III.
Melansir Asia Times, Kamis 19 Agustus kemarin, Departemen Kesehatan Filipina (DOH) melaporkan kasus harian tertinggi kedua Filipina di angka 14.895, membuat angka total infeksi nasional mencapai 1.791.003 dan 30.881 kematian serta 1.648.402 pasien pulih.
Di tengah wabah, kematian dan lumpuhnya ekonomi, laporan terbaru dilaporkan oleh Komisi Audit (COA), badan konstitusi independen Filipina mengklaim ada 67.32 miliar Peso (Rp 19 Triliun) dana bantuan dan penanganan Covid-19 tidak digunakan atau bahkan kurang dimanfaatkan, termasuk di DOH.
Laporan eksklusif tersebut telah memunculkan serangkaian investigasi legislatif ke badan yang dikenal luas sudah tercemar korupsi.
Penemuan-penemuan itu dikatakan para analis dapat menjadi bahan peledak politik Filipina untuk beberapa minggu ke depan.
Duterte sejauh ini menolak klaim bahwa Menkes korupsi dan malah menyalahkan lembaga independen yang mengekspos anomali pendanaan negara.
Juru bicara Presiden Harry Roque mengklaim laporan audit tahunan COA pada berbagai badan pemerintah tahun 2020 harusnya tidak final dan maka dari itu tidak menjadi sumber kekhawatiran.
Namun kenyataannya, laporan tahunan COA adalah hasil dari audit setahun lamanya dan sama finalnya dengan dokumen yang mereka unggah di situs resmi mereka dan diberikan kepada Kantor Kepresidenan dan Kantor Kongres.
Menurut COA juga ada ketimpangan anggaran yang besar dan anomali di bawah departemen pendidikan, teknologi informasi komunikasi, administrasi kesejahteraan pekerja luar negeri dan lain sebagainya.
Namun yang benar-benar membuat publik mengamuk adalah ketimpangan di DOH yang seharusnya menjadi garda terdepan menangani pandemi Covid-19.
Tahun lalu, departemen yang dipimpin oleh Duque III itu telah dicurigai skandal korupsi besar-besaran.
Korupsi meliputi harga selangit untuk APD para nakes.
Duque adalah kroni dan 'teman dekat' dari Duterte, dan dulunya juga sudah menjadi Menkes Filipina di bawah pemerintahan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo, yang juga terbukti korupsi.
Awal tahun ini, mantan petinju Filipina dan juga mantan presiden partai yang berkuasa PDP, Senator Emmanuel "Manny" Pacquiao memperingatkan korupsi endemi di departemen Duque.
Hal tersebut menimbulkan perdebatan buruk dengan Duterte setelahnya.
"Mari mulai dengan DOH. Lihat dan perhatikan semua biaya alat tes rapid, APD, masker dan bahan-bahan yang mereka adakan," ujar Pacquiao selama penyelidikan menteri kesehatan Juni lalu di tengah konflik panasnya dengan Duterte.
"Apakah Menkes Fransisco Duque siap menunjukkan berapa saja yang dihabiskan DOH? Ke mana semua uang yang kita pinjam untuk melawan pandemi Covid-19 ini?" tanyanya menohok kepada kroni Duterte itu.
Merespon laporan COA, seperti masa lalu, Duterte segera menyelamatkan Duque.
Secara terbuka ia mengancam bentuk kritik apapun untuk kroninya dan DOH.
"Saya tidak mengkritik siapapun, terutama COA ini. Tapi saya melihat masalah besar, kita bagaikan berjalan mundur. Sehingga pekerjaan administrasi akan sulit dipenuhi," ujar Duterte dalam pernyataan nasional minggu ini.
"Jika hal ini disuarakan COA, mereka mengatakan ada defisiensi, bukan berarti uangnya dicuri. Defisiensi, sebenarnya, adalah dalam memproduksi dokumen yang diperlukan untuk melengkapi cerita," ujarnya.
Duterte mengatakan "tidak mungkin" untuk mencuri 67.3 miliar Peso.
"Saya tidak tahu tapi ini bisa membuat kebijakan publik rusak jika Anda tidak mempublikasikannya. Hanya untuk menginfokan orang-orang apa yang sedang terjadi. Tapi untuk mengatakan uangnya sudah dicuri, itu kesalahan," ujarnya.
Makin tamak setelah mendapat dukungan penuh dari Duterte, Duque menjelek-jelekkan COA selama sidang dengar Senat, menyatakan dirinya dan departemennya sebagai korban intrik politik dan serangan jahat.
"Sejak Rabu ketika laporan ini keluar, saya tidak bisa tidur. Kolega saya di DOH juga tidak bisa tidur, kenapa? Karena kami malu dengan isu ini," klaim Duque.
Ia kemudian memperingatkan "laporan tidak adil dan tidak obyektif" bisa membuat kemampuan departemennya untuk secara efektif menangani pandemi berkurang.
"COA seharusnya juga mempertimbangkan kami tidak beroperasi di bawah kondisi biasa, kami beroperasi di bawah kondisi darurat nasional," tambahnya yang mengatakan anomali itu produk dari keadaan yang luar biasa.
Menurut laporan COA, DOH gagal memenuhi peraturan dan hukum yang ada mengenai penggunaan uang 19 Triliun tersebut.
Pembelian melebihi 5 miliar Peso (Rp 1 T) tidak ada dokumentasinya, melanggar persyaratan prosedural dari pembelian skala besar sesuai Undang-undang Reformasi Pengadaan Pemerintah.
Badan tersebut juga menemukan 194.4 juta peso untuk pembelian berlebihan (terlalu mahal), dengan mencatat pernyataan tersumpah yang tidak memadai dalam kontrak, tidak adanya transparansi pada informasi pengadaan yang relevan dan tidak ada spesifikasi teknis dalam kontrak besar.
Netizen Filipina dengan cepat merespon skandal ini dengan mengejek kroni Duterte sebagai 'buaya cengeng' dengan meme kritis dan satir tentang menkes banjiri media sosial.