Intisari-online.com - Seperti kita tahu, sejak Presiden Rodrigo Duterte terpilih menjadi pemimpin Filipina arah politik Filipina berubah.
Negara tersebut lebih condong ke China ketimbang Amerika, sudah sejak 2016 Filipina memilih menjadi sekutu China ketimbang AS.
Padahal sebelumnya, Filipina dikenal sebagai sekutu dekat Amerika sejak lama.
Perpindahan arah politik ini tentu mengejutkan dunia, sekaligus dianggap sebagai langkah berani yang dilakukan Filipina.
Menurut 24h.com.vn, pada Senin (5/7/21), lima tahun berporos dengan China, Filipina dijanjikan akan mendapatkan keuntungan besar.
Di dekat pusat kota Manila, para pekerja kontruksi menyelesaikan jembatan senilai 69 juta dollar AS (Rp1 triliun).
Uang tersebut diperoleh dari investasi China sebelum akhir tahun.
Jembatan Binondo-Intramuros seharusnya menjadi yang pertama dari 14 proyek yang diselesaikan menggunakan modal Cina.
Kembali pada tahun 2016, Presiden Filipina Rodrigo Duterte pergi ke Beijing dan membuat pernyataan drastis.
"Saya mengumumkan bahwa saya akan berpisah dari Amerika Serikat," kata Duterte di ruang konferensi yang penuh dengan para pemimpin bisnis di Beijing, setelah dia bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.
Namun, tidak semua orang percaya bahwa investasi 24 miliar dollar AS (Rp348 triliun) yang dijanjikan China tidak akan datang dengan ikatan apa pun.
Lima tahun kemudian, dengan hanya 10 bulan tersisa sampai pemilihan untuk memilih pengganti Presiden Duterte.
Sebagian besar proyek besar yang didanai China masih di atas kertas, dan hanya tiga yang sedang dibangun.
Yang lebih parah, setelah pemimpin Filipina mengesampingkan putusan arbitrase internasional, Beijing terus melakukan tindakan mengancam di Laut Timur, yang terakhir adalah pengiriman ratusan kapal nelayan ke wilayah sengketa.
Duterte berharap untuk menghindari tindakan agresif ini ketika dia memutuskan untuk bergerak lebih dekat ke Beijing dan meninggalkan sekutu tradisionalnya.
Sekarang, kandidat potensial untuk menggantikan Duterte mengkritik kebijakan China-nya.
Senator Manny Pacquiao mengkritik cara Presiden menanggapi perambahan China di laut.
Wakil Presiden Leni Robredo mengkritik Duterte karena "menjual" negara itu ke China dan membuang kedaulatannya, menyebut putusan arbitrase 2016 sebagai "kertas sampah".
"Kebijakan Duterte yang condong ke China hanya menghasilkan janji-janji palsu tentang pembangunan dan persahabatan dengan Beijing, sementara China masih berusaha untuk mengambil lebih banyak pulau dari Filipina," kata Paul Chambers, seorang peneliti di Pusat Penelitian Komunitas ASEAN di Universitas Naresuan di Thailand, kepada Bloomberg.
China awalnya setuju untuk memberikan 9 miliar dollar AS modal lunak ke Manila, tetapi pinjaman dan bantuan China ke Filipina berjumlah 590 juta dollar AS pada 2019.
China juga menjanjikan modal 15 miliar dollar AS investasi langsung, tetapi investasi yang disetujui antara 2016 dan 2020 hanya 3,2 miliar dollar AS, menurut statistik resmi Filipina.
ODA Jepang untuk Filipina jauh melebihi China, dengan 8,5 miliar dollar ASpada 2019.
Pemerintahan Duterte menegaskan kebijakannya terhadap China adalah benar.
Menteri Perdagangan Lamon Lopez mengatakan bulan lalu bahwa negara itu telah menuai banyak keuntungan ekonomi.
Mengatakan bahwa Beijing sekarang adalah mitra dagang terbesar Filipina dan China Telecommunications Group telah menjadi salah satu pemasok layanan seluler di negara Asia Tenggara ini.
Duterte menyebut hubungan dengan China sebagai "win-win".
"Saya percaya bahwa program 3 Build kami, bersama dengan inisiatif Belt and Road, akan membawa manfaat yang langgeng bagi masyarakat," kata Duterte bulan lalu.
Pemerintahan Duterte juga menegaskan kebijakannya telah membantu di laut, meskipun penjaga pantai negara itu berulang kali melakukan pertemuan berbahaya dengan pasukan China.
Duterte mempertahankan hubungan persahabatan dengan Beijing.
Baru-baru ini, pemimpin Filipina menyebut China sebagai "dermawan" dan memujinya karena menyediakan vaksin ke Manila.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin selama akhir pekan membela nilai proyek.
"China dan Filipina selalu bekerja sama untuk mempromosikan kerja sama atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan. Proyek-proyek terkait telah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial Filipina," kata Uong.
Satu masalah yang dihadapi proyek adalah proses perizinan yang panjang di Filipina, kata Tina Clemente, seorang profesor di Asia Center Universitas Filipina.
Dia mengatakan investor China juga tidak ingin masuk ke Filipina tetapi memilih tempat lain karena lingkungan bisnis Filipina memiliki banyak kelemahan, seperti pembatasan kepemilikan asing, harga listrik yang tinggi dan infrastruktur yang buruk.
"Kerja sama ekonomi dengan China tidak bisa dihindari, tetapi tidak boleh terlalu diharapkan. Berlebihan mengatakan bahwa bekerja sama dengan China akan menguntungkan kita sekarang menjadi bumerang," kata Clemente.