Ini telah menyerap lebih dari US$17 miliar dari sumber gabungan: dana donor dalam bentuk bantuan dan pinjaman lunak, serta dana publik yang dihasilkan terutama dari pendapatan minyak bumi.
Lebih dari US$5 miliar di antaranya adalah dana donor, sebagian besar dihabiskan untuk misi penjaga perdamaian PBB dan penasihat internasional yang bekerja di kementerian-kementerian selama Administrasi Transisi PBB (UNTAET) dan dalam lima tahun pertama kemerdekaan.
Pemerintah Timor-Leste telah menghabiskan sekitar US$10 miliar untuk berbagai kebutuhan, termasuk proyek infrastruktur dan penguatan institusi publik.
Dalam banyak hal, negara termuda di Asia Tenggara ini telah membuat perubahan positif, dan di bidang tertentu kinerjanya di luar ekspektasi.
Ini telah meletakkan dasar bagi lembaga-lembaga utama negara, memungkinkan lingkungan untuk kebebasan berekspresi, menjamin perdamaian dan stabilitas, berdamai dengan Indonesia, membentuk dana minyak, mengembangkan peta jalan untuk pembangunan nasional, dan membangun infrastruktur untuk transportasi dan penyediaan layanan dasar.
Pada tahun 2017, Indeks Demokrasi Economist Intelligence Unit menempatkan Timor-Leste sebagai negara paling demokratis di Asia Tenggara.
Indeks Kebebasan Pers Dunia pada tahun 2019 menempatkan Timor-Leste di peringkat ke-84, meningkat 11 poin dari tahun sebelumnya.
Negara ini telah menunjukkan kepemimpinan yang signifikan dalam urusan global, seperti memainkan peran utama di antara kelompok negara-negara rapuh di bawah kerangka G7+, dan secara aktif terlibat dalam Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi regional seperti ASEAN.
Baru-baru ini, telah mencapai kesepakatan mengenai batas laut dengan Australia, sebuah negosiasi yang berlangsung bertahun-tahun.