Intisari-Online.com - Saling serang antara Israel dan Hamas selama 11 hari beberapa waktu lalu memakan ratusan korban.
Paling banyak korban berjatuhan adalah warga Palestina, namun dari pihak Israel juga dilaporkan sebanyak 12 orang tewas.
Belasan korban tersebut dikarenakan serangan roket Hamas yang pada akhirnya mampu menembus sistem pertahanan udara Israel.
Padahal, sistem pertahanan udara Israel digadang-gadang mampu menahan serangan roket Hamas.
Baca Juga: Sudah Gencatan Senjata, Israel Tangkap Pemimpin Hamas di Tepi Barat dengan Tuduhan Ini
Israel begitu percaya diri dengan sistem pertahanan udaranya yang dikenal sebagai Iron Dome.
Namun ternyata dengan serangan ribuan roket Hamas Iron Dome bisa jebol juga.
Setelah 11 hari pertempuran, keduanya sepakat untuk melakukan genjatan senjata pada Jumat, 21 Mei lalu.
Rupanya, setelah pertemuran itu, Israel segera berupaya memperbaiki sistem pertahanan udaranya dengan meminta bantuan pada Amerika Serikat.
Melansir middleeasteye.net (1/6/2021), Israel yang selama ini merupakan penerima bantuan terbesar AS dilaporkan akan meminta bantuan tambahan sebesar $ 1 miliar untuk mengisi kembali sistem pertahanan roketnya setelah perang baru-baru ini di Gaza.
Hal itu diumumkan Senator AS Lindsey Graham pada hari Selasa.
Berbicara kepada Fox News dari Israel, Graham -seorang Republikan kunci dan sekutu setia mantan Presiden Donald Trump- memegang tanda bertuliskan "lebih banyak untuk Israel", menyerukan pada Kongres dan pemerintahan saat ini untuk menyetujui permintaan Israel itu.
Pemerintah Israel telah menerima $3,8 miliar dalam bentuk bantuan militer AS setiap tahun.
Baca Juga: Salah Satunya Punya 2 Juta Tentara Aktif, Inilah 5 Negara dengan Militer Terkuat di Dunia
Graham mengatakan bahwa biasanya bantuan akan lebih banyak diberikan ketika ada yang menghancurkan Israel.
"Setiap kali seseorang mencoba untuk menghancurkan Israel, respons kami adalah lebih banyak bantuan," kata Graham.
Seruan untuk lebih banyak bantuan AS datang pada hari yang sama ketika pemerintah Israel melaporkan bahwa negara itu mencatat penghitungan ekspor militer tertinggi pada tahun 2020 sebesar $8,3 miliar .
Progresif di Kongres telah mendorong untuk memaksakan kondisi pada bantuan ke Israel, sementara jajak pendapat baru-baru ini oleh Arab American Institute menunjukkan bahwa kebanyakan orang Amerika menentang bantuan tak terbatas kepada pemerintah Israel.
Disebut, permintaan untuk lebih banyak uang pembayar pajak AS kemungkinan akan memicu oposisi dari Demokrat sayap kiri dan menguji kekuatan pendukung Israel di Washington di tengah meningkatnya kritik terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina.
Pada hari Selasa, Graham berjanji untuk memimpin upaya mengamankan bantuan tambahan di Kongres setelah Pentagon secara resmi menerima permintaan tersebut dalam beberapa hari mendatang.
Senator tersebut bertemu dengan pejabat tinggi Israel minggu ini, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang kantornya memuji anggota parlemen dari Partai Republik itu sebagai "teman dan sekutu yang luar biasa".
Di tengah laporan bahwa saingan politik Netanyahu berada di puncak pembentukan pemerintahan koalisi yang akan menyingkirkannya dari kekuasaan, Graham mengatakan hubungan Washington dengan Israel tidak akan terpengaruh oleh politik Israel.
Baca Juga: Dampak Isi Perjanjian Versailles, Paksa Jerman Kehilangan Sebagian Wilayahnya
"Pemerintah mungkin berubah dalam beberapa hari ke depan, terus terang. Tapi satu hal [yang] tidak akan berubah adalah hubungan antara Israel dan Amerika Serikat," kata Graham, Selasa.
Menurutnya, tidak ada teman yang lebih baik bagi Amerika Serikat selain Israel.
"Tidak ada teman yang lebih baik bagi Amerika Serikat selain Israel, dan Bibi telah menjadi salah satu pemimpin terkuat di dunia selama 15 tahun terakhir," katanya.
Terlepas dari ketidaksepakatan ideologis yang mendalam dengan Presiden Joe Biden, Graham memuji pemerintahan AS saat ini atas penanganannya terhadap krisis baru-baru ini.
Baca Juga: Turki vs Italia di Euro 2020, Ini Sejarah Pertemuan Keduanya
"Saya ingin berterima kasih kepada pemerintahan Biden karena mendukung Israel," katanya.
Dengan serangan udara Israel menewaskan ratusan warga Palestina, Biden dan para pembantu utamanya tetap menyerukan dukungan kepada Israel, dan menyebutnya sebagai "hak Israel untuk mempertahankan diri".
Washington juga memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.
Sementara itu, sepanjang krisis yang dimulai dengan upaya Israel untuk secara paksa memindahkan keluarga Palestina dari lingkungan Yerusalem Timur Sheikh Jarrah, Biden menolak untuk secara eksplisit mengkritik tindakan Israel.
(*)