Intisari-online.com - Sidang dengar dua hari atas kasus yang diajukan oleh mantan pengacara Saksi K Bernard Collaery menentang perintah kerahasiaan diadakan secara tertutup.
Keputusan diadakan secara tertutup diambil setelah pengacaranya tidak mengajukan banding secara rahasia.
Rupanya hal ini menjadi kerahasiaan karena isu yang dibawa.
Pengacara dan mantan jaksa agung menghadapi prospek penjara karena dituding membantu kliennya, mantan mata-mata yang dikenal sebagai Saksi K.
Baca Juga: Ada Pertumpahan Darah, Begini Detik-detik Menjelang Hari Kemerdekaan Timor Leste
Ia membocorkan informasi mengenai operasi penyadapan pemerintah Timor Leste oleh Australia selama negosiasi komersil untuk mengeruk minyak dan gas di Laut Timor.
Collaery menentang aturan mengadakan sidangnya dalam rahasia di bawah hukum keamanan nasional.
Sidang dengar di Pengadilan Banding ACT terbuka untuk umum sekitar tiga menit pada Senin pagi, 17/5/2021.
Ketua Hakim ACT Helen Murrell mencatat ada permohonan oleh tim pengacara Collaery untuk mempimpin pembuktian lebih jauh dan ditanya jika ada tantangan atas sidang yang diadakan dalam kerahasiaan.
Pengacara Bret Walker untuk Collaery, mengatakan menyesal pengadilan harus ditutup tapi ia tidak menentangnya, karena hal itu diperlukan oleh Aksi Keamanan Informasi Nasional.
"Kami menyesali hal tersebut, tapi kami tidak bisa melihat cara lain, ujar Walker.
Keputusan tersebut artinya hampir seluruh sidang dua hari diadakan dalam rahasia.
Keputusan tentang tantangan Collaery kemungkinan besar tidak akan dijatuhkan selama berbulan-bulan.
Baca Juga: Inilah Letak Astronomis Timor Leste dengan Pengaruh Melayu dan Portugis pada Penduduknya
Jika tidak sesuai dengan kehendaknya, Collaery dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan kemudian sidangnya ditunda.
Collaery menentang perintah yang dibuat oleh Mahkamah Agung ACT tahun lalu untuk menerima permohonan mantan jaksa agung Christian Porter untuk meminta Undang-undang NSI.
UU NSI mengatur bagaimana pengadilan seharusnya menangani informasi sensitif.
UU NSI mengharuskan pengadilan memberikan "bobot terbesar" kepada pandangan Jaksa Agung mengenai dampak keamanan nasional dari kasus tertentu.
UU inilah yang mengatur sebagian besar mengapa sidang dilaksanakan dalam rahasia.
Pengacara senior Pusat Undang-undang HAM Kieran Pender mengatakan kerahasiaan di sekitar sidang Collaery adalah 'salah dan tidak demokratis'.
"Kita seharusnya melindungi para pengadu, tidak menghukumnya. Menutupi kasus ini dengan kerahasiaan hanya memperburuk ketidakadilan dilaksanakan," ujarnya.
"UU NSI sudah rusak dan harus diamandemen untuk melindungi dengan lebih baik kepentingan publik atas transparansi.
"Penggunaan kerahasiaan oleh Jaksa Agung di kasus Collaery sama saja memperbolehkan pemerintah mengakui mereka mengawasi Timor Leste di pengadilan tapi tidak secara publik, dan itu tidak demokratis.
"UU NSI membuat ejekan bagi keadilan terbuka, prinsip penting demokrasi."
Saksi K, mantan petugas intelijen untuk Unit Intelijen Rahasia Australia telah mengindikasikan ia akan memohon bersalah karena melanggar hukum kerahasiaan dengan membeberkan jika Australia memata-matai Timor Leste.
Namun Collaery terus-terusan melawan tuduhan atas dirinya.
Collaery dituduh dengan tuduhan terkait penutupan informasi kepada pemerintah Timor Leste dan media Australia.
Setelah Timor Leste melaksanakan prosiding hukum di Pengadilan Keadilan Internasional dan Pengadilan Arbitrasi Permanen, dua negara tandatangani perjanjian energi terevisi di tahun 2018 membagi lahan minyak dan gas Greater Sunrise.
UU NSI sedang diselidiki oleh pengawas undang-undang keamanan nasional sebagai bagian dari penyelidikan atas persidangan rahasia mantan mata-mata lainnya, yaitu pria dengan samaran Saksi J.
Saksi J dihukum karena salah menangani informasi rahasia yang berpotensi mengungkap identitas agen yang direkrut oleh badan intelijen Australia.
Anggota parlemen dari Partai Buruh Alicia Payne mewakili kursi federal Canberra mengatakan Senin lalu sistem pengadilan digunakan untuk "melanggar penyewa paling penting dalam sistem keadilan kita, bahwa orang-orang punya hak untuk pengadilan adil dan terbuka."
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini