Intisari-Online.com - Benny Wenda, pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, pernah berbicara kepada dw.com pada tahun 2019 silam.
Kata Wenda saat itu, rakyat Papua tidak akan beristirahat sampai Indonesia memberikan mereka referendum.
Tetapi pihak berwenang telah mengesampingkan kemungkinan itu.
Padahal rakyat Papua punya alasan mengapa mereka menuntut kemerdekaan.
Menurut Wenda, ada banyak masalah di Indonesia. Seperti kekerasan polisi, militer dan milisi.
Selain itu ada diskriminasi sistemik berakar pada militer dan polisi Indonesia.
"Mereka menendang dan memukuli kami dan terus menyebut kami 'monyet' (monyet)," tambahnya.
"Ini mentalitas militer dan polisi. Orang lain meniru, tapi tidak ada yang pernah membicarakannya."
Seruan Wenda untuk referendum datang setelah peringatan 20 tahun pemungutan suara Timor Lorosa'e yang berhasil merdeka dari Indonesia.
Tidak merasa orang Indonesia
Papua Barat terletak di pulau New Guinea dan berbatasan dengan negara merdeka Papua Nugini.
Ini adalah satu-satunya wilayah Indonesia yang terletak di Oceania.
Wilayah kaya mineral ini juga menjadi tuan rumah salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia.
Hanya saja, wilayah ini telah menyaksikan kerusuhan sipil baru dalam dua minggu terakhir karena diskriminasi etnis dan ras.
Bekas koloni Belanda dimasukkan ke Indonesia pada tahun 1969 setelah pemungutan suara yang disponsori PBB dianggap palsu oleh banyak orang.
Wenda menyebut pengambilalihan Papua Barat oleh Indonesia sebagai "pendudukan ilegal" dan mengatakan bahwa "tidak ada hubungan historis atau linguistik" antara keduanya.
Sejak itu, pemberontakan tingkat rendah dari gerakan separatis menyerukan penentuan nasib sendiri wilayah tersebut, yang semakin vokal dalam beberapa pekan terakhir.
Ketika ditanya tentang prospek Papua Barat merdeka di masa depan, Wenda mengaku tidak bisa naif bahwa Papua akan dijamin kisah suksesnya.
Namun, dia yakin bahwa situasi tidak bisa menjadi lebih buruk bagi orang Papua yang saat ini yang diperlakukan sebagai binatang dan warga negara kelas dua dan dipukuli secara teratur di bawah pemerintah pusat.
Minta bantuan Australia dan PBB
Di tahun 2019, Benny Wenda dilaporkan hadir dalam Sidang Umum PBB yang berlangsung pada pekan ini di New York, Amerika Serikat (AS).
Ternyata di sana Wenda berusaha melobi agar komisioner HAM PBB bisa berkunjung ke Indonesia.
Tujuan dari Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat itu adalah untuk melihat langsung kondisi yang ada di Papua.
"Pesan saya ke masyarakat internasional, kami sangat membutuhkan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk masuk ke Papua," katanya.
Tak hanya ke PBB, Wenda juga meminta bantuan Australia.
Wenda mendesak pemerintah Australia untuk mendukung intervensi internasional.
"Saya mendesak Pemerintah Australia agar bertindak cepat."
"Kita tidak ingin mengulangi sejarah yang sama dengan yang terjadi di Timor Timur," ucapnya.