Namun, prosedur pinjam pakai barang bukti ini tidak serta-merta membuat Anda secara otomatis bisa menggunakan barang milik Anda.
Sebab kebijakan meminjamkan barang bukti merupakan wewenang dari penyidik yang menangani kasus Anda.
Selain itu, barang bukti baru bisa dipinjamkan kepada pemiliknya jika penyidik sudah tidak memerlukan barang bukti itu.
Hal ini tertuang dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"):
(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.