Namun, Beijing belum mengizinkan akses pengamat independen ke Xinjiang.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Minggu mengatakan lembaga global itu mengadakan "negosiasi serius" dengan China untuk memperoleh akses tanpa batas ke wilayah tersebut guna memverifikasi laporan pelanggaran hak asasi manusia.
AS, Inggris Raya, Kanada, dan Uni Eropa minggu lalu meningkatkan tekanan terhadap China atas dugaan pelanggaran Xinjiang.
Mereka memberlakukan serangkaian sanksi terkoordinasi terhadap pejabat China saat ini dan mantan pejabat China.
Tindakan itu dilakukan beberapa minggu setelah pemerintah AS, dan parlemen Kanada dan Belanda mengatakan perlakuan China terhadap Uighur sama dengan genosida, dan Washington mengumumkan larangan impor pada semua produk kapas dan tomat dari daerah tersebut.
Beijing menanggapi sanksi terkoordinasi dengan tindakan balas dendam segera.