Intisari-Online.com - Militer Myanmar, yang kini menguasai pemerintahan negara tersebut melalui kudeta merupakan mimpi terburuk bagi etnis Rohingya.
Mereka telah dianiaya bertahun-tahun di kamp sempit, tanpa pernah diberi kebebasan bergerak sedikit pun ataupun akses terhadap fasilitas kesehatan.
Bahkan pada 2017, militer Myanmar melakukan tindakan keras termasuk menghancurkan desa yang memicu aksi melarikan diri besar-besaran oleh etnis Rohingnya.
Namun, di tengah ketakutan tersebut, etnis Rohingya yang kini berada di India justru harus bersiap menghadapi kenyataan: dideportasi ke Myanmar.
Seperti dilansir Al Jazeera, Otoritas India telah menahan lebih dari 160 etnis Rohingya di daerah Jammu di Kashmir yang dikelola India.
Beberapa anggota kelompok minoritas ini, yang mengaku dianiaya mengatakan langkah itu adalah "pengulangan dari apa yang terjadi dengan mereka di Myanmar".
Penahanan di Jammu dimulai pada hari Sabtu setelah pemerintah daerah memerintahkan polisi untuk mengidentifikasi Rohingya "ilegal" yang tinggal di daerah kumuh kota tersebut.
Sekitar 5.000 Muslim Rohingya telah mengungsi di Jammu dalam beberapa tahun terakhir setelah sejumlah besar kelompok etnis ini melarikan diri dari tindakan keras militer yang mematikan pada tahun 2017 di Myanmar, tanah air mereka yang mayoritas beragama Buddha.
India menampung sekitar 40.000 pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp dan permukiman kumuh di berbagai kota dan wilayah, termasuk Jammu, Hyderabad, Nuh, dan ibu kota New Delhi.
Rohingya yang ditahan dibawa ke penjara Hiranagar, 59km (36 mil) dari Jammu, yang diubah menjadi "pusat penahanan" bagi para tahanan.
Para pejabat mengatakan mereka akan dideportasi ke Myanmar, sebuah negara yang tengah berada dalam kekacauan saat pasukan keamanan menindak, menewaskan lebih dari 50 orang untuk memadamkan protes atas kudeta 1 Februari oleh militer.
"Setelah verifikasi kewarganegaraan para imigran ilegal ini, rinciannya akan dikirim ke kementerian luar negeri di Delhi untuk dibawa ke Myanmar untuk dideportasi," kata seorang perwira polisi senior, menurut laporan media India.
Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi membatalkan status khusus Kashmir yang dikelola India pada Agustus 2019, membaginya menjadi dua wilayah yang dikelola pemerintah federal yang dijalankan dari New Delhi.
'Kami tidak berdamai di sini'
Bulan lalu, Pengadilan Tinggi Jammu dan Kashmir meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan mendeportasi pengungsi yang tinggal di Jammu dalam waktu satu bulan.
Para pemimpin dan aktivis komunitas Rohingya di India terkejut dengan langkah tersebut dan khawatir bahwa ini adalah tanda permusuhan dari pemerintah nasionalis Hindu terhadap Rohingya.
“Pengungsi Rohingya adalah orang-orang tidak bersalah yang tidak melakukan kejahatan, namun mereka dimasukkan ke dalam penjara,” kata Sabbr Kyaw Min, yang mengepalai kelompok hak asasi Rohingya yang berbasis di New Delhi.
“Jika pihak berwenang berencana mendeportasi kami, mereka harus mendeportasi kami semua bersama-sama. Dan kemana mereka akan dideportasi? Situasi di Myanmar memburuk setelah kudeta militer. Di sana ada neraka. "
Min mengatakan Rohingya harus diizinkan tinggal di India sampai situasi di Myanmar membaik.
“Kita harus diperlakukan setara dengan pengungsi lainnya,” katanya.
Seorang pejabat UNHCR di India, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa mereka menindaklanjuti masalah ini tetapi belum dapat menghubungi pihak berwenang.
Pakar hukum India juga mengkritik penahanan tersebut, dengan alasan bahwa langkah tersebut melanggar hukum domestik dan internasional.
"Pemerintah meniru tindakan pemerintah diktator otoriter," kata Ravi Nair, pengacara hak asasi manusia di New Delhi, kepada Al Jazeera.