Serangan tersebut tidak bisa mendapatkan sanksi dari PBB karena Tatmadaw bergerak setelah ada serangan kecil melawan polisi dan militer oleh pasukan bersenjata bernama Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
Selain mereview rekomendasi komisi Annan, pemimpin kudeta juga mereview kinerja penyelidikan Komisi Independen.
Penyelidikan tersebut dilakukan sesuai permintaan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi untuk menginvestigasi serangan tahun 2017 dan konsekuensinya, termasuk tuduhan pelanggaran HAM dan kejahatan perang, dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bersalah dan menemukan jalan menuju perdamaian.
Schraner Burgener mengatakan jika Tatmadaw mengikuti niat awal untuk mengevaluasi ulang kinerja dua komisi, "maka aku benar-benar takut jika mereka akan kembali ke titik awal dengan perlakuan terhadap Rohingya."
Dalam laporannya, komisi Annan menyajikan sebanyak 88 rekomendasi untuk pemerintah, termasuk pemberian akses kemanusiaan dan media penuh ke zona konflik, dan penyelidikan yang tidak memihak atas pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh Tatmadaw.
Rekomendasi itu mendesak pemerintah menutup semua kamp pengungsi internal di negara bagian Rakhine sesuai dengan standar internasional, memerangi ujaran kebencian terhadap anggota minoritas Muslim, dan mengambil langkah untuk memberi mereka suara di negara tersebut dan memungkinkan kebebasan bergerak.
Rekomendasi juga menyerukan proses verifikasi kewarganegaraan Myanmar dipercepat dengan merombak undang-undang kewarganegaraan 1982, yang ketentuannya bertanggung jawab atas ribuan orang Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan.
Ada pula sejumlah rekomendasi terkait pembangunan ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hukum dan pembangunan budaya.