Intisari-Online.com - Salah satu wujud nyata dari transformasi digital dapat terlihat dari adanya berbagai infrastruktur yang mampu mengakomodasi kebutuhan, kepentingan, dan pelayanan bagi pemerintah maupun masyarakat di berbagai sektor.
Hal inilah yang membuat pemerintah menyiapkan strategi pembangunan infrastruktur digital yang dilakukan dari hilir ke hulu. Bahkan, pembangunan infrastruktur digital saat ini justru lebih kencang dilakukan mengingat banyaknya permintaan dari berbagai pemerintah daerah.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, tingginya permintaan ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati layanan sinyal 4G. Padahal ketersediaan akses internet yang mumpuni menjadi salah satu kunci untuk kelancaran digitalisasi.
Hal tersebut ia sampaikan dalam apat Kerja (Raker) Nasional Akselerasi Transformasi Digital: Pengembangan SDM melalui Program Literasi Digital yang berlangsung virtual dari Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Rabu (24/02/2021)
“Saya mendapat permintaan permohonan dan harapan dari seluruh pelosok tanah air, bahwa di banyak wilayah masih blankspot, masih belum tersedia layanan sinyal 4G,” ujar Johnny.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Johnny menegaskan bahwa strategi pembangunan infrastruktur yang sebelumnya dimulai dari hulu kini diubah menjadi ke hilir.
Pasalnya, meski pemerintah telah melakukan pembangunan lebih dari 342 ribu kilometer (km) kabel serat optik jaringan pita lebar (backbone network) di jalur darat maupun laut.
Namun, jaringan pita lebar ini rupanya belum menjangkau wilayah pemukiman masyarakat, pelayanan administrasi pemerintahan masyarakat, dan wilayah kegiatan keseharian masyarakat.
"Mulai 2020 lalu, kami merancang pola pembangunannya yang terbalik. Bukan saja dari hulu dan menyambung ke hilir, tapi justru dari hilir untuk mengukur dan melihat wilayah mana saja yang jangkauan sinyalnya belum tersedia,” jelasnya.
Melalui pola pembangunan yang baru, pemerintah meyakini pembangunan infrastruktur digital dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Terutama di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Kami juga memanfaatkan 9 satelit yang terletak di orbit. 5 satelit nasional milik Indonesia dan 4 satelit asing yang saat ini digunakan untuk mendukung kebutuhan internet atau telekomunikasi nasional kita,” lanjut Johnny.
Berdasarkan peta rancangan (roadmap) pembangunan infrastruktur digital milik Kemenkominfo. Diketahui bahwa dari 501 ribu titik pusat layanan pemerintah, masih tersisa sekitar 150 ribu titik yang belum tersedia akses internet.
Layanan ini mencakup Kantor desa, sekolah, puskesmas, pusat layanan kamtibmas, hingga kepolisian.
"Untuk itu, kami telah merancang (strategi) melalui Satelit Satria 1 dengan kapasitas 150 Gbps. Di mana satelit ini merupakan salah satu dari lima satelit terbesar di dunia untuk melayani kebutuhan itu (internet),” jelas Johnny.
Rencananya, pemerintah akan meluncurkan Satelit Multi Fungsi atau Satelit Satria 1 ke orbit. Selanjutnya, pemerintah juga akan membuka akses penggunaan komersial pada kuartal ketiga tahun 2023.
Johnny pun mengimbau agar pimpinan kepala daerah maupun masyarakat bisa bersabar sambil terus optimis dengan kelancaran proyek ini.
“Kepada pimpinan kepala daerah, saya ingin menyampaikan bahwa harapan-harapan (kepala daerah) telah didengar. Kami menjawab dan melakukan pembangunan untuk keperluan secara nasional, (terutama) dalam rangka meningkatkan internet link ratio, dan memperkecil digital divide diantara wilayah nasional kita,” ujarnya.