Penulis
Intisari-online.com -Israel tengah menjadi sorotan dunia setelah laksanakan program vaksinasi serentak tapi tidak melibatkan warga Palestina.
Desakan dari manapun tidak mempan.
Mengetahui hal itu, Raja Yordania, Abdullah II Kamis kemarin mengatakan jika kegagalan Israel memvaksin warga Palestina saat menduduki Tepi Barat dan di Jalur Gaza adalah hal yang bertentangan.
"Israel telah meluncurkan vaksin dengan sangat sukses namun tidak dengan Palestina," ujar Abdullah dikutip AFP pada Forum Ekonomi Dunia tahunan di Davos, Swiss.
"Anda tidak dapat memvaksinasi satu bagian dari masyarakat Anda sementara yang lain tidak dan berpikir bahwa Anda akan aman," katanya melalui konferensi video.
"Itu adalah pelajaran nomor satu yang diajarkan Covid-19 kepada kita."
Israel telah meluncurkan program vaksinasi sebulan lalu.
Sejak itu, hampir 2,8 juta dari sembilan juta penduduknya telah menerima suntikan pertama, dengan setengah dari jumlah itu sudah mendapatkan dosis kedua juga.
Dan meskipun pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki sedang diinokulasi, warga Palestina tidak.
Hal itu memicu kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia dan Palestina sendiri.
Awal bulan ini, Organisasi Pembebasan Palestina mendesak komunitas internasional "untuk meminta pertanggungjawaban Israel" dan memastikan bahwa mereka memberikan vaksin kepada semua warga Palestina yang tinggal di bawah pendudukan Israel.
Abdullah mengatakan pada Kamis bahwa virus corona baru "tidak peduli dengan perbatasan, orang kaya atau orang miskin atau siapa pun.
“Kita harus melihat fungsi dan tantangan yang ada di depan kita, untuk dapat saling berkomunikasi dan menyadari bahwa kita adalah satu dunia, satu desa kecil,” kata Raja Yordania itu.
Sekitar 2,8 juta orang Palestina hidup di bawah pendudukan Israel di Tepi Barat sementara dua juta orang terkepung di Jalur Gaza yang miskin dan diblokade oleh Israel.
Pada pertengahan Januari, di bawah tekanan dari kelompok-kelompok hak asasi, Layanan Penjara Israel mengatakan mereka telah mulai memvaksinasi semua tahanannya, termasuk sekitar 4.400 orang Palestina yang ditahan di penjara.
Yordania, yang merupakan rumah bagi pengungsi Palestina, Suriah dan Irak, meluncurkan kampanye vaksinasi sendiri awal bulan ini.
Pihak Yordania berharap dapat memberikan vaksin gratis kepada seperempat dari 10 juta penduduk negara itu, termasuk penduduk asing.
Lantas untuk vaksinasi warga Palestina sendiri, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab?
Mengutip BBC, tidak ada kesepakatan tentang siapa yang harus bertanggung jawab untuk peluncuran program vaksinasi di Tepi Barat dan Gaza.
Sejumlah orang menunjuk pada Konvensi Jenewa yang menyatakan bahwa mereka yang menempati suatu wilayah, dalam hal ini adalah Israel, harus bertanggung jawab atas kesehatan publik warga yang tinggal di sana.
Sementara yang lain melihat ke Perjanjian Oslo, kesepakan pada 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, yang berujung dengan pembentukan pemerintahan mandiri Palestina secara terbatas.
Mereka yang memegang pada fakta ini mengatakan bahwa Otoritas Palestina bertanggung jawab dengan program vaksinasi.
Terlepas dari teknis-teknis hukumnya, kenyataannya adalah bahwa pemerintah Israel tidak menjalankan program vaksinasi di Tepi Barat dan Gaza, dan Otoritas Palestina belum meminta bantuan - beberapa percaya bahwa hal itu dihindari agar tidak terlihat lemah.
Tampakya pemerintah Israel tidak akan berubah pikiran.
Baca Juga: Setelah Hubungan di Timur Tengah Dibikin Runyam oleh Trump, Bagaimana Biden Akan Mengatasinya?
Apa sebenarnya tanggung jawab menteri kesehatan Palestina, untuk merawat lumba-lumba di Mediterania?" Menteri Kesehatan Israel, Yuli Edelstein, bertanya.
"Saya mengizinkan pemberian sejumlah vaksin kepada tim medis yang secara langsung bekerja dengan pasien-pasien Corona di Otoritas Palestina.
"Ini bukan karena saya pikir kami memiliki kewajiban hukum, itu karena saya memahami mereka adalah dokter dan perawat dan tidak mendapatkan vaksin pada tahap ini."
Namun direktur Human Rights Watch Israel dan Palestina, Omar Shakir, tidak setuju.
"Israel telah memvaksinasi 3,5 juta warganya sendiri, 40% dari populasinya [per Minggu 24 Januari] termasuk pemukim Israel di Tepi Barat, tetapi terus meninggalkan 4,5 juta warga Palestina tanpa bantuan," katanya.
Selain bekerja dengan Organisasi Kesehatan Dunia, Otoritas Palestina telah beralih ke Rusia untuk mencoba mendapatkan vaksin.
Mereka memesan Sputnik V Moskwa dan berharap dapat memberinya untuk 50.000 penduduk pada Maret, setelah memberikan persetujuan darurat penggunaan obat.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini