Faktanya, sebagian besar perusahaan asuransi lebih menyukai hasil tersebut jika sepertinya klaim tersebut valid.
Melansir The Vintage News, hukum penyelamatan maritim (maritime salvage law) awalnya diperkenalkan beberapa abad yang lalu, ketika nilai kargo kapal sering kali lebih berharga daripada kapal itu sendiri.
Tujuannya adalah untuk membuatnya bermanfaat bagi kru lain untuk menyelamatkan kapal yang tertimpa daripada hanya mengambil keuntungan sendiri untuk semua kargo, atau lebih buruk lagi, membiarkan para pelaut yang terdampar diserang bajak laut daripada menempatkan kapal mereka dalam bahaya juga.
Itulah sebabnya jumlah yang diberikan sebanding dengan risiko yang diambil oleh tim penyelamat, di antara faktor-faktor lainnya.
Konvensi Penyelamatan tahun 1989, yang merupakan kolaborasi untuk memperbarui hukum penyelamatan laut (maritime salvage law) internasional, memperkenalkan Pasal 13.1 (b), “keterampilan dan upaya penyelamat dalam mencegah atau meminimalkan kerusakan lingkungan,” sebagai faktor tambahan dalam pertimbangan penghargaan.
Hukum berbeda-beda di berbagai negara. Prinsip umum mensyaratkan bahwa kapal harus dalam bahaya, tetapi ini adalah definisi yang longgar, meskipun penyelamat harus membuktikan bahwa kerusakan atau kehancuran mungkin terjadi tanpa intervensi; bahwa penyelamat harus bertindak secara sukarela dan tidak terikat kontrak dengan Nakhoda kapal; bahwa Nahkoda tersebut, jika ada, akan menyetujui penyelamatan secara masuk akal; ditambah berbagai detail teknis lainnya.
Pembayaran dilakukan dengan dasar "tak ada perawatan, tak ada pembayaran" sehingga penyelamatan sebagian harta dapat menghasilkan keberhasilan klaim.
Semua hal di atas harus dinilai di pengadilan maritim yang sesuai, yang dapat dilakukan jika Nakhoda kapal menyetujui jumlah yang akan diberikan untuk penyelamatan yang berhasil di muka, yang dikenal sebagai penyelamatan berdasarkan kontrak.