Intisari-Online.com - Melansir AFP pada Selasa (19/1/2021), kritikus Kremlin Alexei Navalny mengungkap penyelidikan terhadap properti mewah Laut Hitam.
Dia mengklaim istana mewah itu sebagai milik Presiden Rusia Vladimir Putin.
Investigasi dipublikasikan di blog tokoh oposisi dengan video YouTube.
Properti itu disebut menelan biaya 1,35 miliar dollar (Rp 19 triliun) dan dibayar "dengan suap terbesar dalam sejarah".
Laporan tersebut menuduh bahwa properti, yang terletak di sepanjang pantai Laut Hitam selatan Rusia, berukuran 39 kali Monaco, dengan luas 17.691 meter.
Melansir Daily News pada Rabu (20/1/2021), Navalny mengklaim memiliki denah lantai dari properti mewah Putin di pantai Laut Hitam selatan Rusia yang menggunakan interior istana di dalamnya.
Investigasi itu menampilkan Gambar 3D dari interior lahan yang dituduh sebagai “ Istana Putin”.
Terdapat serangkaian kamar mewah mulai dari ruang arcade dengan mesin slot dan lantai dansa, spa dan teater di dalam mansion.
Baca Juga: Ini Alasan China Kepincut Setengah Mati oleh Timor Leste, Ternyata Bukan untuk Adang Australia
Termasuk juga kompleks gelanggang es bawah tanah dan bahkan kebun anggur di halaman.
Navalny mengklaim bahwa tanah itu juga termasuk gereja dan strip club yang dilengkapi tiang penari.
“Ada pagar yang tidak bisa ditembus, pelabuhannya sendiri, keamanannya sendiri, gereja, sistem perizinannya sendiri, zona larangan terbang dan bahkan pos pemeriksaan perbatasannya sendiri,” kata Navalny.
Penyelidikan mengklaim bahwa Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) memiliki sekitar 7.000 hektar tanah di sekitar properti.
Sekutu dekat Putin, termasuk Igor Sechin, pimpinan perusahaan minyak raksasa Rusia Rosneft, dan miliarder taipan Gennady Timchenko dituding sebagai pihak yang membiayai kompleks ini.
"Ini adalah negara bagian yang terpisah di dalam Rusia. Dan di negara bagian ini ada satu “pimpinan” yang tak tergantikan. Putin," kata Navalny.
Investigasi itu diterbitkan sehari setelah Navalny dijatuhi hukuman 30 hari penjara.
Aparat keamanan menahannya setelah kembali dari Jerman untuk pertama kalinya sejak dia diracuni dengan agen saraf Novichok pada Agustus.
Juru kampanye anti-korupsi berusia 44 tahun ini menyalahkan Putin sebagai orang yang memerintahkan upaya untuk meracuninya.
Namun, klaim itu berulang kali dibantah Kremlin.
Pada 2 Februari, pengadilan akan mulai mempertimbangkan, apakah hukuman percobaan tiga tahun dan enam bulan yang diterima Navalny pada 2014 karena tuduhan penipuan, harus diubah menjadi hukuman penjara.
Lawan Kremlin ini pada Senin (18/1/2021) meminta para pendukungnya untuk turun ke jalan, sebagai tanggapan atas penangkapannya.
Sekutunya merencanakan unjuk rasa di Moskow dan di kota-kota di seluruh negeri pada Sabtu (23/1/2021).
Investigasi baru, yang berakhir pada seruan agar Rusia bangkit melawan pihak berwenang, menggemakan video YouTube 2017.
Saat itu, Navalny menuduh Perdana Menteri Dmitry Medvedev mengendalikan kerajaan properti mewah.
Investigasi itu memicu protes oposisi skala besar.
Baca Juga: 13 Cara Mengatasi Hidung Tersumbat pada Bayi agar Bisa Bernapas Lega
Keberadaan properti Laut Hitam dan kaitannya dengan Putin pertama kali diketahui pada 2010.
Pengusaha Sergei Kolesnikov menjadi whistle-blower dan mendeskripsikan dalam surat publik kepada Medvedev.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Selasa menepis klaim tersebut dalam komentar kepada kantor berita negara RIA Novosti, menyebutnya "tidak benar".
Video yang menyertai penyelidikan Navalny telah ditonton tiga juta kali dalam dua jam pertama setelah dipublikasikan Selasa (19/1/2021).
Putin telah menjadi Presiden Rusia sejak 7 Mei 2012.
Putin sebelumnya menjadi Perdana Menteri dari 1999 sampai 2000, Presiden dari 2000 sampai 2008, dan kembali menjadi Perdana Menteri dari 2008 sampai 2012.
Pada masa jabatan keduanya sebagai Perdana Menteri, ia menjadi Ketua Partai Rusia Bersatu, sebuah partai pemerintah.
Baca Juga: Setelah Lanjutkan Eksekusi Mati, Rupanya Trump Juga Berbaik Hati Ampuni 73 Orang Sebelum Lengser
(*)