Intisari-Online.com - Jepang mengumumkan akan segera menerapkan darurat pandemi Covid-19 seiring dengan munculnya varian baru virus Corona.
'Kemampuan' virus ini memang menjadi sorotan oleh para ahli di berbagai penjuru dunia.
Rencana dari Pemerintah Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ini disebutkan akan dilakukan secepatnya pada Kamis.
Hal ini seiring dengan semakin melonjaknya kasus-kasus infeksi Covid-19 di wilayah Tokyo, seperti dilaporkan Nikkei.
Kelak, jika diterapkan, keadaan darurat akan mencakup ibu kota serta prefektur tetangga Kanagawa, Saitama dan Chiba dan diperkirakan akan berlangsung kira-kira sebulan.
Keadaan darurat pertama Jepang diumumkan pada 7 April tahun lalu dan berlangsung hingga akhir Mei.
Suga mengatakan pada konferensi pers Tahun Baru Senin bahwa pemerintahnya sedang mempertimbangkan deklarasi baru setelah munculnya permohonan pada akhir pekan lalu oleh gubernur Tokyo.
Secara terpisah, keempat gubernur sepakat pada hari Senin untuk meminta penduduk menghindari acara yang tidak perlu setelah jam 8 malam.
Bar dan restoran akan diminta untuk tutup pada waktu itu, mulai Jumat ini. Sekolah akan tetap buka. Permintaan untuk jam kerja yang lebih pendek akan tetap berlaku hingga 31 Januari.
Dewan penasihat virus corona pemerintah akan segera bersidang untuk membahas rencana deklarasi darurat baru serta kondisi untuk pencabutan akhirnya.
Jepang melaporkan 3.302 kasus COVID-19 baru pada pukul 8 malam. Senin, lebih dari sepertiganya berada di Tokyo dan tiga prefektur sekitarnya.
Perdana menteri mengatakan parlemen, yang bersidang bulan ini, akan membahas manajemen virus di bawah undang-undang yang direvisi tentang penyakit menular "untuk mengambil tindakan yang lebih efektif dengan menggabungkan insentif dan denda."
Pemerintah pusat tidak berencana untuk menutup sekolah saat ini, tetapi diharapkan membatalkan kegiatan dengan risiko infeksi yang lebih tinggi seperti latihan olahraga.
Ujian masuk universitas nasional, yang akan dimulai pada 16 Januari, juga diharapkan akan diadakan sesuai jadwal, menurut berbagai sumber pemerintah.
Banyak otoritas lokal menutup sekolah selama keadaan darurat musim semi lalu.
Tetapi pejabat pemerintah berhati-hati untuk mengulang, karena semester baru akan segera dimulai dan musim ujian masuk akan berlangsung hingga Maret.
Bisnis di kota besar tampaknya mengambil inisiatif sendiri untuk mengurangi kepadatan.
Ada sekitar setengah dari jumlah orang sekitar jam 8 pagi hari Senin di beberapa bagian Tokyo yang biasanya penuh dengan komuter, dibandingkan dengan hari kerja pertama tahun 2020, data dari Docomo Insight Marketing menunjukkan.
Jumlah orang juga lebih rendah 51,3% di sekitar Stasiun Nagoya dan 33,3% lebih rendah di sekitar Stasiun Osaka.
Banyak perusahaan telah mendorong liburan Tahun Baru yang lebih lama dari biasanya, dengan Tokyo Electric Power Co. Holdings dan Toshiba mendesak karyawannya untuk mengambil cuti hingga hari Jumat.
Fast Retailing, operator Uniqlo, akan mempertimbangkan untuk memotong bagian karyawan yang bekerja di kantor, dari sekitar 50% saat ini, berdasarkan rincian pernyataan darurat.
Sementara itu, perusahaan yang lebih kecil mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk mengambil tindakan jarak sosial.
Seorang manajer di pabrik suku cadang Tokyo mengatakan mungkin meminta sekitar 20 orang tenaga kerjanya untuk datang dengan shift bergantian untuk menghindari keramaian, tetapi mungkin tidak dapat memenuhi ini mengingat jumlah pesanan dari pembuat mobil dan pembuat peralatan medis.
Benchmark Nikkei Stock Average Jepang jatuh sebanyak 1,5% perdagangan pagi pada hari Senin karena kekhawatiran atas infeksi yang meningkat di negara itu dan prospek keadaan darurat menarik indeks dari posisi tertinggi yang tidak terlihat dalam 30 tahun. Indeks ditutup turun 0,7%, pada 27.258, dengan beberapa investor membeli penurunan di tengah harapan pelonggaran moneter tambahan dan stimulus fiskal.
Dalam konferensi persnya, Suga menegaskan kembali bahwa pemerintahnya bertujuan untuk memulai vaksinasi COVID-19 paling cepat akhir Februari. Profesional perawatan kesehatan, manula dan anggota staf di panti jompo akan menerima suntikan pertama. Perusahaan farmasi AS diperkirakan akan menyelesaikan persiapan data uji klinis di Jepang bulan ini, lebih cepat dari jadwal awal Februari, "sebagai hasil dari permintaan yang kuat dari pemerintah Jepang," katanya.
Mengenai nasib kampanye Go To Travel pemerintah untuk mendukung industri pariwisata yang terpukul, Suga mengakui bahwa "akan sulit untuk melanjutkan program jika terjadi keadaan darurat." Insentif untuk perjalanan domestik saat ini ditangguhkan secara nasional hingga 11 Januari.
Pengarahan Suga datang setelah gubernur Tokyo dan tiga prefektur tetangga pada hari Sabtu mengadakan pembicaraan dengan Yasutoshi Nishimura, juru bicara virus korona pemerintah, dan menyerukan deklarasi darurat.
Tokyo sendiri melaporkan rekor 1.337 kasus harian Kamis lalu; pada hari Minggu, pasien dengan gejala parah di ibu kota melampaui 100. Kanagawa, Saitama dan Chiba semuanya telah mencatatkan rekor juga.
Suga, yang menjabat pada bulan September, bertujuan untuk menyeimbangkan ekonomi dan kesehatan masyarakat tetapi berada di bawah tekanan dari meningkatnya jumlah pasien rumah sakit dalam kondisi serius. Dalam jajak pendapat Nikkei pada bulan Desember, 48% menjawab bahwa deklarasi darurat baru harus segera dibuat.
Varian COVID-19 yang pertama kali diidentifikasi di Inggris dan beredar di negara lain juga telah meningkatkan kewaspadaan.
Varian ini telah ditemukan hingga 70% lebih dapat ditularkan dari strain sebelumnya. Pemerintah Jepang pada 28 Desember menghentikan kedatangan orang asing baru.
Terserah perdana menteri untuk mengumumkan keadaan darurat, berdasarkan dua faktor utama: kekhawatiran tentang kehidupan dan kesehatan masyarakat, dan ketakutan bahwa infeksi yang cepat akan merusak perekonomian.
Permintaan darurat untuk penutupan bisnis atau jam kerja yang lebih pendek tidak akan mengikat secara hukum. Namun, para gubernur dapat mengeluarkan instruksi dan mempublikasikan nama-nama bisnis yang mengabaikan pedoman tersebut tanpa pembenaran.
Gubernur juga akan memiliki lebih banyak kelonggaran untuk melanggar hak individu. Tanah atau bangunan, misalnya, dapat diperintahkan untuk mendirikan fasilitas medis sementara, bahkan tanpa persetujuan pemiliknya. Gubernur juga memiliki wewenang untuk mengatur penjualan barang-barang penting, seperti persediaan medis dan makanan.