Intisari-Online.com - Pada Januari 1999, presiden baru Indonesia, BJ Habibie, mengumumkan bahwa Timor Lorosa'e dapat memiliki otonomi luas atau pemisahan cepat dari Indonesia.
Pada awal Mei, CIA menambahkan penilaiannya bahwa rencana Habibie untuk Timor Timur mendapat sedikit dukungan dari kalangan militer senior, termasuk Wiranto.
Para pejabat Amerika jelas menyadari TNI mendukung milisi, tetapi desakan diplomatik tidak berpengaruh.
Bulan berikutnya, ketika misi PBB di Timor Timur (Unamet) bersiap untuk ditempatkan gun mengawasi referendum, juru bicara PBB secara terbuka mengkritik penanganan Indonesia atas Timor Timur.
Pejabat kedutaan diberitahu laporan yang “dapat dipercaya” bahwa Kopassus - pasukan khusus TNI - telah mengarahkan agen milisi untuk menculik atau mencelakai anggota Unamet, dan bahwa itu adalah prosedur operasi standar bagi militer untuk “menyerahkan pekerjaan kotornya kepada milisi”.
Seorang pejabat politik Unamet mengatakan kepada staf kedutaan bahwa mereka menyadari pernyataan kritis akan menghasilkan reaksi yang tajam tetapi “menjadi jelas bahwa protes dengan militer di balik pintu tertutup tidak menghasilkan apa-apa”, dan bahwa situasi yang tidak dapat diterima di Timor Timur semakin memburuk.
Pada tanggal 21 Mei, petugas kedutaan diberi tahu bahwa “milisi berencana untuk 'menyambut' kontingen pertama penasihat polisi Unamet dengan senjata mereka merupakan kepercayaan umum.
Staf kedutaan mengunjungi Liquica pada bulan Juni dan melaporkan “jelas bahwa militer Indonesia dan milisi pro-integrasi, bekerja sama dengan erat, sedang melaksanakan kebijakan bumi hangus”.
Pada bulan Juli, perwira Unamet mengatakan kepada Roth dan milisi duta besar AS "hanyalah gejala dari masalah yang lebih besar dari keseluruhan strategi TNI".
"Tidak dapat diperselisihkan" bahwa TNI sedang mengatur kegiatan milisi, kata seorang pejabat Unamet yang dihapus, menambahkan bahwa penilaian mereka didasarkan pada pengamatan langsung dan sejumlah besar bukti dari lapangan.
Pada tanggal 30 Agustus, sebagian besar rakyat Timor mendukung kemerdekaan.
Beberapa hari kemudian sebuah laporan INR menggambarkan kekerasan militer yang berlanjut.
Tidak jelas apakah Jakarta sekarang berkomitmen untuk menahan milisi yang dibentuknya, katanya.
"Yang juga tidak jelas adalah apakah amukan saat ini merupakan bagian dari kampanye untuk menggagalkan proses atau mencerminkan desakan terakhir oleh geng yang takut militer akan meninggalkan mereka."
Banyak dokumen yang melaporkan tentang milisi yang didukung militer dan serangan "bumi hangus" mereka di Timor Timur, termasuk meninggalkan Dili "dijarah, dimusnahkan, dan pergi".
AS didorong untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dan pada 9 September Bill Clinton menghentikan hubungan militer AS dan bantuannya dengan Indonesia.
Di balik pintu tertutup Laksamana Dennis Blair bertemu dengan Wiranto, menggambarkan AS sebagai "teman" bagi Indonesia, mendesaknya untuk menerima kekuatan multinasional, mencatat bahwa Indonesia masih akan menguasai wilayah tersebut sampai mereka tiba.
Anggota Interfet mulai berdatangan pada akhir September, dan pembunuhan terus berlanjut meskipun ada Interfet, ketika tentara TNI membakar dan membunuh dalam perjalanan keluar.
Hanya 10 hari setelah Interfet tiba, Cohen duduk bersama Wiranto.
“Setelah mengijinkan Interfet masuk, TNI setelah 24 tahun di Timor tidak akan segera menginternalisasi realitas baru,” kata Fernandes. “Karena itu, Cohen memberikan peringatan agar Indonesia tidak mengganggu pekerjaan Interfet. Lembaga terutama yang otoriter seperti TNI tidak berbalik secara monolitik. "
TNI mundur dan Interfet dapat menyerahkan pemerintahan transisi PBB bulan berikutnya.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari