Intisari-online.com - Setahun yang lalu, Bolivia laksanakan pemilihan umum sebagai bagian dari pesta demokrasi negara di Amerika Selatan tersebut.
Namun dengan cepat pemilu tersebut justru menjadi kekacauan dengan banyak rakyat yang lakukan unjuk rasa.
Aksi demonstrasi dan kerusuhan di Bolivia terjadi sejak tanggal 21 Oktober 2019.
Aksi tersebut muncul sebagai reaksi atas adanya kecurangan pemilu dalam pemilu 2019.
Segera setelah tuduhan kecurangan muncul, presiden yang lemah diasingkan, protes melumpuhkan satu negara, dan ekonomi salah satu negara tersukses di Amerika Latin mengalami penurunan terburuk.
Dan itu semua terjadi sebelum wabah Covid-19 di Bolivia menjadi satu yang terburuk di dunia.
Kini, setelah berkali-kali penundaan, warga Bolivia akan lanjutkan voting untuk posisi presiden, wakil presiden dan DPR.
Kontes ini diharapkan banyak orang dapat menghentikan ketegangan tahun lalu, tapi sejujurnya malah bisa semakin memperburuk keadaan.
Dalam pertarungan untuk posisi presiden, dua pria memimpin pertarungan, melibatkan Luis Arce, mantan menteri keuangan sosialis dan mantan Presiden Carlos Mesa yang lebih sentris.
Siapa pun yang menang akan mewarisi protes yang melemahkan negara, sistem kesehatan masyarakat yang terkepung dan ekonomi yang jatuh dalam resesi.
Kekacauan Pemilu
Kontes pemilu 2019 melibatkan dua kandidat: Presiden lemah yang telah memerintah waktu yang lama, Evo Morales dan mantan Presiden Carlos Mesa.
Morales adalah presiden Bolivia yang telah sangat lama menjabat, ia telah berkuasa selama hampir 14 tahun.
Ia lama berusaha untuk menurunkan kemiskinan dan tumbuhkan ekonomi Bolivia, mengkampanyekan industri nasional yang menghasilkan hasil positif.
Namun ia dikritik dalam periode pemerintahan ketiganya berakhir, Morales jadi target tuduhan korupsi dan akhirnya ia bisa menjabat lagi di tahun 2019 setelah keputusan kontroversial Mahkamah Agung yang mengurangi waktu jabatannya.
Sedangkan Mesa sebenarnya tidak pernah dipilih menjadi presiden.
Tahun 2003, ia menjabat sebagai wakil presiden bersama Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada yang mengundurkan diri mengikuti protes besar-besaran.
Mesa mengambil alih dan bertahan kurang dari 2 tahun sebelum mundur di tengah protes.
Dalam pemilihan presiden tahun 2019, mantan jurnalis bertarung masuk ke pusat pemerintahan yang telah terpolarisasi.
Hasil awal dirilis sore hari pada hari voting, Morales sedikit menang dari Mesa, tapi tidak cukup untuk menghindari pemilihan putaran kedua di bawah aturan pemilihan Bolivia.
Aturan di Bolivia menyebutkan kandidat membutuhkan 50% suara, atau setidaknya 40% dan 10 poin memimpin, untuk menghindari putaran kedua pemungutan suara.
Awalnya Morales tidak memiliki keduanya, tapi tiba-tiba penghitungan suara malam itu tiba-tiba terhenti.
Ketika hal itu berlanjut sekitar 24 jam kemudian, keunggulan sederhana Morales melonjak, menempatkannya di ambang pintu untuk menghindari limpasan.
Dia mengklaim kemenangan beberapa hari kemudian, tetapi Mesa menolak untuk menyerah, menggunakan alasan penghitungan suara yang salah.
Selanjutnya banyak yang mengecam hasil pemilu sebagai penipuan.
Audit pemilihan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) yang dirilis beberapa minggu kemudian menyatakan bahwa ada "manipulasi yang disengaja" dan "penyimpangan serius" dalam penghitungan suara.
Audit tersebut akan segera diawasi dengan ketat, tetapi efeknya langsung terlihat.
Badan tersebut mengatakan mereka tidak bisa memastikan hasil pemilu, dan selanjutnya membuat kritik rakyat menggila untuk Morales turun dari jabatannya.
Protes muncul di seluruh negara berminggu-minggu sampai lusinan orang meninggal karena kekacauan negara tersebut.
Di tengah tekanan dari rakyat untuk pasukan militer turunkan Morales, Morales melarikan diri dari Bolivia dan sekarang masih tetap di pengasingan.
Kepemimpinan Bolivia kemudian dipimpin oleh penegak hukum oposisi sayap kanan Jeanine Anez, yang menjabat sementara pada November 2019, meskipun tidak ada quorum yang menunjuknya.
Ia menjanjikan perubahan di pemilihan berikutnya, tapi setahun kemudian, pemilu tersebut hanyalah sebuah janji palsu.
Meskipun penawaran pertama untuk lakukan pemilu dilakukan dalam 90 hari, Anez menjadwalkannya untuk Mei mendatang, lebih dari dua bulan dari tawarannya.
Selanjutnya, segera setelah Bolivia umumkan konfirmasi pertama kasus Covid-19 pada 10 Maret, pemilu ditunda lagi.
Anez mengutip kekhawatiran kesehatan publik untuk penundaan tersebut, tapi kemudian publik menyalahkan administrasinya telah menguatkan musuh politik, serta menyalahkan pandemi virus Corona dan ia dikritik karena tidak bisa memimpin.
Administrasi Anez kemudian dituduh menekan protestan dan rasisme terhadap grup independen yang kewalahan mendukung partai Pergerakan Sosialisme (MAS), partai yang awalnya dipimpin oleh mantan Presiden Evo Morales.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini