Intisari-Online.com - Hari-hari ini media massa, baik cetak maupun online, sedang diramaikan oleh Referendum Catalunya.
Hari Minggu (1/10) kemarin telah dilakukan pemungutan suara dan hasilnya, sekitar 90 persen warga di sana ingin merdeka dari Spanyol.
Keinginan warga Catalan untuk merdeka dari negara yang terletak di Semenanjung Iberia itu bisa ditilik dari sejarah panjang perseteruan antara keduanya.
(Baca juga: Referendum Catalunya: Hampir 100 Persen Warga Catalan Ingin Merdeka dari Spanyol)
Lepas dari itu, apa sebenarnya yang terjadi di Catalunya?
Pemerintah Catalunya telah mengadakan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober kemarin. Di sisi lain, pemerintah Spanyol, dengan kekuatan polisinya, berupaya menggagalkan pemungutan suara yang mereka anggap ilegal itu.
Mengapa orang-orang Catalan menginginkan kemerdekaan?
Gerakan kemerdekaan Catalunya, yang dipimpin oleh presiden regional Carles Puigdemont berpendapat bahwa Catalunya punya hak moral, budaya, politik, untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Para pendukungnya merasa bahwa wilayah mereka yang kaya dengan 7,5 juta penduduk memberi Spanyol lebih banyak daripada yang mereka terima sebagai balasannya.
Dukungan untuk merdeka telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, lebih-lebih setelah Spanyol mengalami krisis ekonomi yang menyakitkan dan berlarut-larut.
Banyak orang Catalan yang marah dengan keputusan pengadilan konstitusional Spanyol tujuh tahun lalu untuk membatalkan atau menafsirkan kembali bagian undang-undang otonomi Catalan 2006 yang akan memberi kemerdekaan terhadap wilayah itu.
Seberapa kuat dukungan untuk merdeka?
Sebelum dilakukannya referendum 1 Oktober, jajak pendapat menunjukkan, 70 persen warga Catalan ingin memberikan suara mereka dalam sebuah referendum—lepas dari yang pro dan yang kontra.
Survei yang dilakukan pada Juli lalu menunjukkan, 49 persen warga Catalan menentang kemerdekaan sementara 41,1 persen mendukung.
Bagaimana bisa sampai referendum?
Parlemen Catalan, di mana koalisi Puigdemont menguasai kursi mayoritas, telah mengambil langkah legislatif menuju kemerdekaan selama lebih dari satu tahun.
Pada Juni, Puigdemont mengumumkan referendum akan dilakukan pada awal Oktober. Tawaran yang diajukan: “Apakah Anda ingin Catalunya menjadi negara merdeka dalam bentuk republik?”
September kemarin, setelah sidang parlemen daerah yang cukup panas, anggota parlemen mengeluarkan undang-undang referendum untuk membuka jalan pemungutan suara.
Pemerintah menegaskan bahwa referendum akan mengikat secara hukum dan telah berjanji untuk menyatakan kemerdekaan dari Spanyol dalam waktu 48 jam setelah kemenangan untuk pemilih “ya”.
Lalu bagaimana tanggapan pemerintah Spanyol?
Selepas sidang parlemen itu, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menegaskan bahwa referendum tidak akan berlanjut dan berjanji untuk menggunakan semua cara legal agar pemerintah pusat bisa mencegahnya.
Atas dasar apa pemerintah Spanyol menolak pemungutan suara?
Pemerintah berargumen bahwa segala referendum mengenai kemerdekaan Catalunya akan menjadi ilegal karena konstitusi Spanyol tahun 1978 tidak menulis ketentuan untuk memilih menentukan nasib sendiri.
Pengadilan Konstitusional Spanyol, yang telah menangguhkan undang-undang referendum yang diajukan melalui parlemen Catalunya September kemarin, sedang mempertimbangkan apakah undang-undang tersebut melanggar konstitusi atau tidak.
Pada Maret kemarin, mantan presiden Catalan Arthur Mas dilarang memegang jabatan politik selama dua tahun setelah dinyatakan bersalah karena tidak menaati pengadilan konstitusional dengan mengadakan referendum kemerdekaan simbolis tiga tahun lalu.
Tak hanya dirinya, anggota pemerintah Catalunya lainnya juga saat ini menghadapi tindakan hukum atas peran mereka dalam mendorong kemerdekaan wilayahnya.
Jadi, ada kebuntuan?
Pada dasarnya iya. Namun ketegangan meningkat signifikan pada akhir September kemarin setelah perwira Spanish Guardia Civil menggerebek selusinan lokasi pemerintah regional di Barcelona dan menangkap 14 pejabat senior Catalunya.
Polisi juga menyita hampir 10 juta surat suara dan menyita lebih dari 1,5 m selebaran dan poster referendum.
Sementara itu, kementerian dalam negeri telah membatalkan semua cuti untuk Guardia Civil dan polisi nasional yang bertugas mencegah referendum, kontrol terhadap belanja daerah.
Sementara itu, kementerian luar negeri Spanyol juga menyebut orang-orang yang ingin merdeka telah mengadopsi “sikap Nazi” untuk mengintimidasi Walikota Catalunya.
(Baca juga: Haruskah Skotlandian Merdeka dari Inggris)
Bagaimana reaksi Catalunya?
Puigdemont menuduh pemerintah Spanyol secara efektif menangguhkan otonomi daerah dan menyatakan keadaan darurat secara de facto. Sekitar 400 ribu orang turun ke jalan-jalan di Barcenola untuk memprotes penggerebekan tersebut.
Dalam sebuah pidato, Rajoy mengatakan kepada pemerintah Catalunya: “Hentikan eskalasi radikalisme dan ketidaktaatan ini sekali dan selamanya.”
Apa yang terjadi selanjutnya?
Tidak ada yang tahu, akan sejauh mana permainan kucing dan tikus antara pemerintah Spanyol dan Catalunya ini. Kedua belah pihak sama-sama keras kepala; Puigdemont bilang bahwa referendum akan terus berlanjut, sementara Rajoy bersikeras tidak.