"DPR itu wakil rakyat, bukan wakil koruptor. Semestinya dia kawan bagi lembaga-lembaga yang jelas-jelas akan menyetop perilaku korup," ucapnya.
Pada Kamis (6/7/2017) siang ini, Pansus mengunjungi lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) untuk menemui para koruptor yang ditahan.
Pansus menemui para koruptor di Lapas Sukamiskin di Bandung dan akan dilanjutkan ke Rutan Pondok Bambu, di Jakarta Timur.
Anggota Pansus Angket KPK, Masinton Pasaribu sebelumnya mengatakan, pihaknya ingin mengonfirmasi laporan kejanggalan yang diterima di Posko Pansus Angket KPK.
Dia mengatakan, bentuk kejanggalan yang dilaporkan ke Posko Pengaduan Pansus Angket KPK berkaitan dengan prosedur pemeriksan, penyelidikan, maupun penyidikan.
(Baca juga: Menteri Susi Bingung dan Heran dengan Kritikan dari Anggota DPR)
Posko itu dibuka di Kompleks Parlemen Senayan.
Saat ditanya contoh bentuk kejanggalannya, Masinton menyebut ada yang melapor saat diperiksa KPK diberi obat. Masinton tidak menjelaskan secara detail.
"Ya, saya enggak sebutlah. Teman-teman nanti pasti tahu. Ada yang diarah-arahkan. Kami kan perlu namanya informasi, informasi kami harus dengar dan harus kroscek benar enggak informasi itu," ujar Masinton.
Dia menepis anggapan yang dilakukan pansus ini untuk mencari-cari kesalahan KPK.
"Jadi kami tidak mencari-cari (kesalahan). Kami mengkonfirmasi ulang yang kami terima. Karena bahan datanya (laporan) sudah ada setumpuk sama kami. Jadi kami enggak perlu cari kami cuma mengkroscek aja," ujarnya.
Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul “Guru Besar IPB: DPR Itu Wakil Rakyat, Bukan Wakil Koruptor”.
Penulis | : | Ade Sulaeman |
Editor | : | Ade Sulaeman |
KOMENTAR