Intisari-Online.com - Sejarah sering kali ditandai dengan keputusan-keputusan penting yang mengubah jalannya sebuah bangsa.
Di Indonesia, salah satu momen tersebut adalah penerbitan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
Namun, tahukah Anda latar belakang keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memiliki arti besar dalam sejarah Indonesia adalah apa?
Pertanyaan ini membuka pintu ke masa lalu yang penuh dengan perjuangan dan aspirasi.
Mari kita gali lebih dalam untuk memahami bagaimana dekrit ini telah membentuk identitas Indonesia sebagai bangsa.
Sejarah Singkat Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Pada tanggal 5 Juli 1959, sebuah langkah bersejarah diambil oleh Presiden Soekarno dengan penerbitan sebuah dekrit presiden.
Dekrit tersebut menandai pengembalian ke berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, yang menggantikan UUD Sementara tahun 1950.
Keputusan ini juga menandai awal dari sistem pemerintahan demokrasi terpimpin di Indonesia.
Melansir kompas.com, isi dari dekrit yang dikeluarkan pada tanggal tersebut mencakup beberapa poin penting:
* Dibubarkannya Konstituante
* Diberlakukannya kembali UUD 1945
* Tidak berlakunya lagi UUDS 1950
* Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakuakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Dukungan rakyat Indonesia terhadap dekrit ini cukup kuat, mengingat langkah tersebut berhasil mengembalikan stabilitas politik yang telah lama dinantikan.
Presiden Soekarno mengambil tindakan ini sebagai langkah hukum darurat demi keselamatan negara yang sedang menghadapi situasi kritis.
Dengan diterbitkannya dekrit ini, berakhir pula era pemerintahan liberal dan sistem kabinet parlementer, digantikan oleh sistem pemerintahan terpimpin dengan struktur kabinet presidensial.
Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Kegagalan Badan Konstituante dalam merumuskan UUD baru untuk menggantikan UUD Sementara tahun 1950 menjadi latar belakang utama dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.
Badan Konstituante, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, bertanggung jawab dalam pembentukan konstitusi baru bagi Indonesia.
Namun, seringnya pergantian kabinet pada masa itu memicu ketidakstabilan politik yang berkepanjangan.
Baca Juga: Latar Belakang Serangan Umum 1 Maret 1949, Unjuk Kekuatan Indonesia?
Pada 10 November 1956, Konstituante mulai bersidang untuk menetapkan UUD baru, namun hingga dua tahun kemudian, UUD yang diharapkan belum juga terwujud.
Presiden Soekarno, melihat kondisi ini, mengajukan amanat pada 22 April 1959 di hadapan Sidang Konstituante, menyarankan agar UUD 1945 kembali diberlakukan.
Usulan tersebut mendapat tanggapan beragam, dengan PNI dan PKI mendukung, sementara Masyumi menolak, khawatir akan penerapan Demokrasi Terpimpin.
Konstituante kemudian melakukan pemungutan suara pada 30 Mei 1959, dengan 269 suara mendukung dan 199 menolak.
Namun, karena tidak memenuhi kuorum, pemungutan suara diulang pada 1 dan 2 Juni 1959, yang kembali berakhir tanpa keputusan.
Akhirnya, melihat kebuntuan yang terjadi, Presiden Soekarno mengambil keputusan tegas dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada hari Minggu, 5 Juli 1959, pukul 17.00.
Tindakan ini mengakhiri kevakuman konstitusional dan menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar hukum negara, sekaligus memulai era baru dalam pemerintahan Indonesia.
Demikian artikel yang menjelaskan latar belakang keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memiliki arti besar dalam sejarah Indonesia adalah apa.
Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah keputusan bersejarah telah menentukan identitas dan masa depan bangsa.
Baca Juga: Penjelasan Peristiwa Apa yang Menjadi Latar Belakang Ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional
KOMENTAR