Intisari-Online.com -Demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga tentang partisipasi aktif rakyat.
Kedaulatan rakyat, sebagai pilar utama demokrasi, bertumpu pada peran aktif warga negara.
Lantas, bagaimana peran rakyat sebagai warga negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat?
Pertanyaan ini menjadi penting di tengah era demokrasi yang semakin berkembang.
Memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara merupakan langkah awal dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.
Dengan partisipasi aktif dalam berbagai aspek politik dan pemerintahan, rakyat dapat menjadi kekuatan yang menentukan arah bangsa.
Pengertian dan Teori Kedaulatan Rakyat
Melansir Kompas.com, kata "kedaulatan" berasal dari bahasa Latin "supremus" yang berarti "kekuasaan tertinggi".
Dalam konteks politik, kedaulatan rakyat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyatnya.
Teori ini muncul sebagai jawaban atas kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama yang dianggap absolut.
Dalam bukunya "Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi" (1999), Dahlan Thaib menjelaskan bahwa teori ini bertujuan untuk mengimbangi kekuasaan tersebut dan memastikan bahwa rakyat memiliki suara dalam pemerintahan.
Baca Juga: Meliputi Apa Sajakah Kedaulatan NKRI? Ini Jawaban Lengkapnya
Peran Rakyat Sebagai Warga Negara Dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat
1. Partisipasi Politik
Rakyat dapat terlibat dalam proses politik dengan memilih wakil rakyat, mengikuti agenda politik, dan menyuarakan pendapatnya. Contohnya:
* Pemilihan Umum (Pemilu): Hak pilih rakyat dalam pemilu merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat. Rakyat memilih wakil rakyat yang dianggap mampu memperjuangkan aspirasinya.
* Menjadi Anggota Parpol: Bagi yang tertarik, rakyat dapat terlibat aktif dalam partai politik untuk memperjuangkan ideologi dan platform politiknya.
* Mengikuti Agenda Politik: Mengikuti perkembangan politik terkini, seperti rapat dengar pendapat (RDP), sidang paripurna, dan demonstrasi damai.
* Menyuarakan Pendapat: Menyampaikan pendapat dan kritik konstruktif terhadap pemerintah melalui berbagai saluran, seperti media sosial, surat pembaca, atau audiensi.
2. Pengawasan Terhadap Pemerintah
Masyarakat sipil dan media massa berperan penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan akuntabilitas.Contohnya:
* Masyarakat Sipil: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil lainnya berperan penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan kebijakannya pro rakyat.
* Media Massa: Media massa memiliki peran untuk menginformasikan kinerja pemerintah kepada publik dan mengungkap kasus korupsi atau penyimpangan lainnya.
Baca Juga: Apa Hakikat Pemilihan Umum? Benarkah Terkait Demokrasi Semata?
* Laporan dan Pengaduan: Rakyat dapat melaporkan dan mengadukan kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pendidikan Politik
Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik rakyat melalui pendidikan dan diskusi publik.Contohnya:
* Pendidikan Formal: Meningkatkan kurikulum pendidikan politik di sekolah dan universitas.
* Pendidikan Informal: Mengadakan seminar, workshop, dan diskusi publik tentang politik dan demokrasi.
* Penyuluhan dan Kampanye: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui penyuluhan dan kampanye di komunitas dan media sosial.
4. Pelibatan Masyarakat
Pemerintah perlu melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik.Contohnya:
* Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang): Melibatkan rakyat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa, kelurahan, dan daerah.
* Forum Konsultasi Publik: Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya dalam proses pengambilan kebijakan publik.
* Kelompok Kerja (Pokja): Membentuk kelompok kerja yang melibatkan rakyat untuk membahas isu-isu specific.
Baca Juga: Apa Arti Pemilu? Simak Penjelasan Berikut Asas dan Prinsipnya Ini
5. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan rakyat dan memperkuat kedaulatan rakyat.Contohnya:
* Hak atas Informasi: Rakyat memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik dari pemerintah.
* Sistem E-Government: Penerapan sistem e-government untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
* Laporan Kinerja Pemerintah: Pemerintah secara berkala harus menyampaikan laporan kinerjanya kepada publik.
Kesimpulan
Kedaulatan rakyat bukan hanya konsep abstrak, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Dengan memahami peran dan tanggung jawabnya, rakyat dapat mewujudkan kedaulatan rakyat dan memperkuat demokrasi.
Jadi, bagaimana peran rakyat sebagai warga negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat?
Jawabannya terletak pada partisipasi aktif rakyat dalam berbagai aspek politik dan pemerintahan.
Dengan kesadaran dan tanggung jawab, rakyat dapat menjadi kekuatan yang menentukan arah bangsa.
Baca Juga: Peristiwa Heroik Proses Pengakuan Kedaulatan Indonesia yang Dilakukan oleh Negara Mesir