Intisari-online.com - Pada tahun 1901, Hindia Belanda menerapkan kebijakan baru yang dikenal sebagai Politik Etis.
Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam strategi kolonial Belanda di Indonesia, yang sebelumnya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam.
Kemudian bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk.
Berikut ini adalah isi kebijakan Politik Etis:
Politik Etis terdiri dari tiga pilar utama:
1. Edukasi (Pendidikan):
Meningkatkan kualitas pendidikan bagi rakyat Indonesia, terutama pribumi, dengan membangun sekolah-sekolah baru.
Mendidik tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan industri kolonial.
2. Irigasi (Kemakmuran):
Memperbaiki infrastruktur irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan rakyat.
Mendorong perluasan produksi pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial.
Baca Juga: Pelaksanaan Politik Etis yang Paling Dirasakan dalam Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia
3. Transmigrasi (Kesehatan):
Memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk di Jawa ke wilayah lain yang masih sepi seperti Sumatera dan Kalimantan.
Mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan membuka lahan baru untuk eksploitasi.
Dampak Politik Etis:
Penulis | : | Afif Khoirul M |
Editor | : | Afif Khoirul M |
KOMENTAR