Kesimpulan tentang Keterlibatan IMF dalam Peristiwa Reformasi 1998 di Indonesia

Intisari-Online.com -Peristiwa Reformasi 1998 yang mengakhiri era kekuasaan Soeharto selama 32 tahun tidak terlepas dari krisis ekonomi yang melanda Asia sejak 1997.

Dan salah satu faktor yang mempengaruhi krisis ekonomi itu adalah keterlibatan IMF dalam peristiwa Reformasi 1998 di Indonesia.

Dalam artikel ini, kita akan membahas kesimpulan tentang keterlibatan IMF dalam peristiwa Reformasi 1998 di Indonesia, yang menimbulkan dampak ekonomi dan politik yang signifikan.

Keterlibatan IMF dalam Peristiwa Reformasi 1998 di Indonesia

IMF atau International Monetary Fund adalah lembaga keuangan internasional yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama moneter, stabilitas nilai tukar, dan perdagangan internasional.

IMF juga memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi.

Pada tahun 1997, krisis ekonomi yang bermula dari Thailand menyebar ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia.

Krisis ini ditandai oleh devaluasi mata uang, penarikan modal asing, inflasi, defisit anggaran, dan kredit macet.

Untuk mengatasi krisis ini, Indonesia meminta bantuan IMF, yang menawarkan paket pinjaman sebesar US$43 miliar, dengan syarat Indonesia harus melakukan reformasi ekonomi sesuai dengan rekomendasi IMF.

Reformasi ekonomi yang diminta IMF meliputi tiga kebijakan utama, yaitu:

Baca Juga: Dampak Positif dan Negatif Perubahan Kebijakan Pemilihan Umum

1) pengetatan sektor moneter, dengan menaikkan suku bunga dan mengambangkan nilai tukar rupiah,

2) pembenahan bank, dengan menutup bank-bank bermasalah dan menyelamatkan bank-bank yang sehat,

3) pengetatan fiskal, dengan mengurangi subsidi, meningkatkan pajak, dan mengurangi belanja pemerintah.

Kesimpulan tentang Keterlibatan IMF dalam Peristiwa Reformasi 1998 di Indonesia

Keterlibatan IMF dalam peristiwa Reformasi 1998 di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Keterlibatan IMF tidak berhasil mengatasi krisis ekonomi di Indonesia, bahkan memperburuk kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia.

Kebijakan-kebijakan IMF menyebabkan rupiah anjlok, inflasi melonjak, pertumbuhan ekonomi negatif, pengangguran meningkat, kemiskinan meluas, dan ketimpangan sosial membesar.

Kebijakan-kebijakan IMF juga menimbulkan protes dan kerusuhan dari rakyat, yang merasa tertekan oleh kenaikan harga-harga dan penurunan kesejahteraan.

- Keterlibatan IMF juga memicu krisis politik di Indonesia, yang mengakhiri era kekuasaan Soeharto.

Kebijakan-kebijakan IMF menuntut Soeharto untuk melakukan reformasi politik, seperti menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, membuka ruang demokrasi, dan menghormati hak asasi manusia.

Namun, Soeharto tidak bersedia melakukan reformasi politik, bahkan menunjuk kroni-kroninya di posisi penting.

Baca Juga: Dampak Positif dan Negatif Perkembangan Partai-partai Politik Baru

Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat, terutama mahasiswa, yang menuntut Soeharto untuk mundur.

Akhirnya, setelah tekanan dari dalam dan luar negeri, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, dan digantikan oleh B.J. Habibie.

- Keterlibatan IMF juga menunjukkan ketidakcocokan antara model ekonomi Barat dan model ekonomi Timur.

IMF menerapkan resep dan paket ekonomi yang sesuai dengan kondisi ekonomi Barat, yang berbeda dengan kondisi ekonomi Timur, yang lebih kompleks dan heterogen.

Selain itu, IMF juga tidak memperhatikan faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi ekonomi di Indonesia.

IMF juga tidak menghargai kedaulatan dan kemandirian Indonesia sebagai negara berdaulat.

Hal ini berbeda dengan Malaysia, yang menolak bantuan IMF dan melakukan kebijakan ekonomi sendiri, yang lebih sesuai dengan kondisi dan kepentingan Malaysia.

Demikianlan kesimpulan tentang keterlibatan IMF dalam peristiwa Reformasi 1998 di Indonesia.

Semoga bangsa Indonesia bisabelajar dari pengalaman ini, dan mengembangkan model ekonomi yang lebih cocok dengan kondisi dan kepentingan Indonesia.

Baca Juga: Dampak Positif dan Negatif Referendum Timor Timur pada 19 Oktober 1999

Artikel Terkait