Apa Itu Pembuktian Terbalik Yang Digagas Pasangan Prabowo-Gibran Dalam Diskusi Komitmen Antikorupsi Dengan KPK

Intisari-Online.com -Ada beberapa poin yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait komitmen antikorupsi saat diundang KPK pada Rabu (17/1).

Salah satunya adalah terkait pembuktian terbaik untuk kasus penindakan korupsi.

Apa itu pembuktian terbalik?

Mengutip artikel berjudul "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi" yang tayang di jurnal.uns.ac.id, pembuktian terbalikmerupakan suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jenis pembuktian ini mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Meskipun terdakwadibebani beban pembuktian tetapi tidak menghapuskan kewajiban Penuntut Umum juga, sesuai dengan Pasal 66 KUHAP yaitu juga untuk membuktikan mengingat sifat “berimbang” dari Pembuktian Terbalik di Indonesia.

Sistem Pembuktian Terbalik sudah lama diterapkan di beberapa negara di Asia dan salah satunya adalah negara tetangga kita yaitu Malaysia.

Di Malaysia dalam Anti Corruption Act (ACA) pada Pasal 42 dinyatakan bahwa semua gratification kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.

Maksud ketentuan ini bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya membuktikan satu bagian inti delik.

Yaitu adanya pemberian (gratification).

Selebihnya dianggap dengan sendirinya kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.

Yaitu pertama, pemberian itu berkaitan dengan jabatannya (in zijn bediening).

Kedua, berlawanan dengan kewajibannya (in strijd met zijn pliejht).

Sistem pembuktian terbalik di Indonesia dapat dikatakan merupakan sistem pembuktian semi terbalik karena Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa/penasihat hukum terdakwa berusaha membuktikan dakwaan maupun membuktikan secara negatif dakwaan tersebut.

Jika terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya maka ketidakmampuan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti Jaksa.

Begitulah kira-kira garis besar pengertian pembuktian terbalik.

Seperti disebut di awal, ada beberapa gagasan yang dilontarkan pasangan Prabowo-Gibran terkait komitmen antikorupsi.

Tapi secara garis besar, menurutnya ada dua langkah yang akan dia lakukan untuk memberantas korupsi.

Keduanya akan menggunakan pendekatan sistemik dan kehendak politik.

Dia menekankan pentingnya pendekatan sistemik dan realistis dalam pemberantasan korupsi.

Bagi Prabowo, pendekatan realistis bisa dengan mengatur kualitas hidup para penyelenggara negara.

Lalu pendekatan sistemik, Prabowo menyontohkan, dirinya sebagai Menteri Pertahanan berupaya menaikkan jabatan bagi penyelenggara negara dengan tanggung jawab besar agar berbeda dengan pejabat yang memiliki porsi tanggung jawab di bawahnya.

"Ini saya melihat sehari-hari di lingkungan tanggung jawab saya. Di Kementerian Pertahanan ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak, pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin," katanya.

"Ini saya ajukan sudah 2-3 tahun untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak segi gaji, tapi dari segi penghormatan saya mengusulkan jabatan jabatan yang mengendalikan anggaran begitu besar, bintang tiga."

Dia mengaku telah berupaya melakukan kebijakan secara sistemik dengan menaikkan pangkat bagi pejabat dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Tapi, menurutnya, sistem birokrasi yang masih menghambat.

"Tapi sampai sekarang mungkin birokrasi dan sebagainya masih belum tembus. Jadi, sistemik pendekatan," kata dia.

Terkait langkah political will, Prabowo menekankan pentingnya pemimpin yang memberikan contoh aksi antikorupsi agar rasuah tak ditoleransi oleh para bawahan.

"Pengalaman saya di tentara, kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi. Jadi kita selalu harus memimpin dari depan, transparan, dan kita harus selalu menegakkan.Walaupun mungkin berat," lanjut dia.

Prabowo juga menyoroti peran pengambil keputusan.

Dia memberi tawaran solusi, bagiamana kalau menaikkan gaji hakim-hakim sebagai pendekatan realistis.

"Jadi menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki," katanya.

Prabowo kembali memberi contoh.

Beberapa pejabat yang mengambil keputusan di negara-negara maju, seperti hakim, Ketua Mahkamah Agung, dan sejumlah pejabat negara diberi gaji yang cukup besar.

Sehingga kualitas hidupnya terjamin.

Menurutnya, cara itu bisa mencegah korupsi pejabat.

Lalu untuk kasus penindakan, Prabowo memiliki gagasan pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik adalah pembebanan pembuktian diberikan kepada seorang terdakwa kasus korupsi.

Dalam kasus pidana, pembuktian biasanya dibebankan kepada jaksa selaku penuntut umum.

Di luar itu, Prabowo juga mendukung penguatan LHKPN dan mendorong penyelenggara negara disanksi apabila tak jujur soal LHKPN-nya.

Artikel Terkait