Intisari-Online.com – Mulai tanggal 28 April 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, dan kebijakan tersebut berlaku sampai batas waktu yang akan ditentukan.
Menurut Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi, pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng khususnya Refine, Bleached, Deodorized (RBD) Olein, dan minyak goreng memiliki berbagai dampak positif.
Menurutnya keberanian Presiden Jokowi untuk menahan ekspor minyak goreng di saat harga internasional sedang tinggi perlu diapresiasi, karena kepentingan terjaganya stabilitas di dalam negeri adalah prioritas utama.
“Pertimbangan pemerintah kami kira cukup matang dan tidak tergesa-gesa karena risiko akibat inflasi terutama pada pangan cukup tinggi, dan bisa berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin,” kata Baidowi, Minggu (24/4).
Langkah Presiden Jokowi untuk menghentikan ekspor yang sifatnya sementara dengan batasannya ini menjaga agar ketersediaan minyak goreng yang merata dalam negeri dengan harga yang terjangkau.
Namun, digembar-gemborkan bakal selamatkan rakyat Indonesia dari garis kemiskinan, faktanya larangan ekspor CPO bakal sia-sia gara-gara ulah tiga menteri Presiden Jokowi ini.
Rupanya, beredar wacana kenaikan harga BBM yang seharusnya tidak diumbar di hadapan publik, demikian keterangan tertulis pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, kepada tribunnews.com, pada Minggu (24/4/2022).
Fahmy mengatakan bahwa orkestra wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite pertama kali didendangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Setelah itu, semakin digelorakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrid, dan kini makin dinyaringkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut Fahmy, nyanyian ketiga menteri utama Kabinet Indonesia Maju itu semakin memperkuat sinyal bahwa harga BBM Pertalite dan Solar akan segera dinaikkan.
Katanya, “Kalau harga BBM benar-benar dinaikkan, sudah pasti akan menyulut inflasi dan memperburuk daya beli masyarakat. Kenaikan inflasi itu akan menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok, yang memberatkan beban rakyat utamanya rakyat miskin.”
Dia juga menambahkan, bahwa tidak bisa dihindari jumlah rakyat miskin akan meningkat dan rakyat miskin akan menjadi semakin miskin.
“Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk kompensasi penaikan harga BBM tidak akan pernah menyelesaikan masalah penurunan daya beli masyarakat. Pasalnya, pemberian BLT terbatas dalam jangka waktu tertentu, sedangkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok hampir tidak terbatas,” tutup Fahmy.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari