Intisari-Online.com - September tahun lalu, Uni Emirat Arab (UEA) normalisasi hubungan dengan Israel yang ditengahi oleh Donald Trump yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden AS.
Imbalan atas normalisasi hubungan itu adalah Amerika serikat (AS) akan menjual senjata ke UEA, termasuk jet tempur F-35.
Awalnya, Israel menentangnya, namun kemudian setuju.
Dengan syarat, kesepakatan apa pun yang dibuat AS untuk menjual senjata di Timur Tengah harus memenuhi perjanjian puluhan tahun dengan Israel.
Di antaranya, bahwa peralatan buatan AS yang akan dijual di Timur Tengah tidak boleh merusak 'keunggulan militer kualitatif' Israel serta menjamin bahwa senjata AS yang diberikan kepada Israel 'lebih unggul dalam kemampuan' daripada yang dijual ke tetangganya.
November tahun lalu, melalui Menteri Luar Negeri AS saat itu Mike Pompeo, AS pun menyetujui penjualan paket alat utama sistem pertahanan (alutsista) canggih senilai 23,37 miliar dollar AS (Rp 328 triliun) ke UEA.
Pompeo mengatakan persetujuan penjualan senjata ke UEA tersebut dimaksudkan untuk mencegah potensi ancaman dari Iran sambil mempertahankan keunggulan militer Israel.
Namun, baru-baru ini UEA malah mengancam akan membatalkan kesepakatan senilai $23 miliar untuk membeli pesawat F-35 buatan AS dan drone canggih tersebut.
Hal ini karena meningkatnya perbedaan antara kedua sekutu tentang peran China di Teluk Persia, Wall Street Journal melaporkan pada hari Selasa.
Pemerintah UEA telah mengatakan kepada Washington bahwa mereka dapat menghentikan kesepakatan atas pesawat F-35, drone Reaper dan amunisi canggih lainnya karena gagasan Abu Dhabi bahwa persyaratan keamanan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat untuk melindungi persenjataan dari spionase China terlalu berat, melansir The EurAsian Times, Selasa (14/12/2021).
Amerika Serikat semakin khawatir tentang pengaruh China di UEA dan telah menjelaskan kondisi yang akan memastikan jet tempur generasi kelima tersebut, serta drone canggih, tidak akan rentan terhadap spionase China, kata laporan itu.
Pemerintahan Biden tidak yakin apakah kesepakatan, yang dibuat di bawah pemerintahan Trump sebelumnya, secara efektif berakhir atau apakah UEA menggunakan ancaman pembatalan sebagai alat tawar-menawar menjelang kunjungan yang direncanakan pada hari Rabu oleh delegasi militer tingkat tinggi negara itu ke Departemen Pertahanan.
Ancaman UEA untuk menjauh dari kesepakatan itu tampaknya muncul dari sebuah surat yang ditulis oleh seorang pejabat junior di pemerintah, menunjukkan bahwa itu mungkin taktik negosiasi menuju pertemuan hari Rabu, kata laporan itu mengutip pejabat AS.
Sebelumnya seperti yang dilaporkan The EurAsian Times, pengerjaan fasilitas China di UEA dihentikan setelah pihak berwenang AS menyarankan bahwa Beijing China ingin memanfaatkan lokasi tersebut untuk tujuan militer.
Pekerjaan di lokasi itu dihentikan atas permintaan Washington, kata Anwar Gargash, penasihat diplomatik pemerintah UEA meskipun dia mengatakan bahwa Abu Dhabi tidak percaya fasilitas itu dirancang untuk tujuan militer atau keamanan.
“Kami menghentikan pekerjaan fasilitas. Namun, pendapat kami tetap tidak berubah: fasilitas itu bukan instalasi militer,” kata Gargash.
Namun, dia tidak berkomentar tentang akan digunakan untuk apa fasilitas itu menurut UEA.
"Anda mendengar kekhawatiran sekutu Anda, dan itu tidak bertanggung jawab," untuk tidak mempertimbangkannya, katanya.
Aliansi China yang berkembang dengan UEA tampaknya telah menciptakan keretakan antara AS dan UEA yang memengaruhi beberapa kesepakatan senjata penting, termasuk penjualan pesawat tempur siluman F-35.
Meskipun AS telah mengatakan bahwa mereka tetap berkomitmen pada kesepakatan F-35, AS telah menundanya untuk beberapa waktu.
Partisipasi raksasa telekomunikasi China Huawei dalam uji coba 5G, di mana AS dan sekutunya telah berusaha keras, dipandang sebagai alasan utama.
Ada juga kekhawatiran di antara anggota parlemen AS bahwa peralatan militer Amerika dapat digunakan dalam konflik Yaman.
Meskipun berbagai kekhawatiran, Amerika tidak pernah menarik diri dari kesepakatan itu.
| Penulis | : | Tatik Ariyani |
| Editor | : | Tatik Ariyani |
KOMENTAR