:quality(100)/photo/2018/04/09/1423648387.jpg)
Intisari-online.com - Tahun 90-an, selama satu dekade terakhir, militer AS menghabiskan jutaan dolar melatih pasukan Indonesia.
Namun, ketika Indonesia terjerat skandal pembantain di Timor Leste, AS membatasai program tersebut tahun 1991, namun Pentagon terus mencari celah melatih pasukan elit Indonesia.
Partisipasi militer Indonesia dalam kekerasan di Timor Leste telah mengobarkan kembali perdebatan sengit mengenai nilai lanjutan dari kontak militer dengan angkatan bersenjata Indonesia.
Di satu sisi adalah militer AS dan komite pertahanan di Kongres, yang berpendapat bahwa pembatasan kongres telah menghambat pengaruh Pentagon dan telah memisahkan Amerika Serikat dari generasi komandan baru.
Di sisi lain adalah kelompok hak asasi manusia dan beberapa anggota komite hubungan luar negeri kongres.
Ada yang percaya bahwa hubungan itu hanya memperkuat militer Indonesia dan telah melatih pasukan yang bertanggung jawab atas penindasan yang sudah berlangsung lama di Timor Leste.
Menurut Washington Post, Tahun 1999pemerintah menangguhkan semua kontak militer-ke-militer tanpa batas waktu.
Presiden Clinton menuduh militer Indonesia "membantu dan bersekongkol" dengan kekerasan di Timor Leste.
Pejabat militer AS akan berdebat untuk melanjutkan kontak setelah situasi tenang, menurut pejabat pertahanan.
Sejak pertengahan 1990-an, militer AS telah mengirim parade jenderal dan Angkatan Laut telah melakukan banyak kunjungan pelabuhan keIndonesia untuk mendapatkan akses dan pengaruh.
Puluhan perwira Indonesia datang ke sini setiap tahun untuk program pertukaran.
Kongres membatasi sebagian besar program pelatihan militer taktis pada tahun 1992, setelah keterlibatan militer dalam pembantaian petani dan aktivis kemerdekaan Dili pada bulan November 1991.
Namun, sejak itu, pasukan operasi khusus telah melakukan 41 latihan dengan Indonesia.
Sebagian besar melibatkan pasukan pasukan khusus Indonesia, yang disebut Kopassus, dan termasuk kursus tentang teknik penembak jitu, pertempuran jarak dekat, serangan mortir dan "pertahanan internal".
Pada Mei 1998, pejabat AS menyimpulkan bahwa beberapa pasukan dan komandan Kopassus telah terlibat dalam penyiksaan dan penculikan pembangkang politik.
Tuduhan yang telah dibuat oleh kelompok hak asasi manusia selama bertahun-tahun.
Kopassus, yang memainkan peran penting militer di Timor Leste, dituduh oleh kelompok hak asasi manusia internasional dan aktivis Timor Leste mengorganisir dan melatih milisi yang melakukan pembantaian.
"Saya tidak melihat ada manfaatnya," kata Senator Tom Harkin (D-Iowa) ketika ditanya tentang kontak tersebut.
"Apa untungnya bagi kita?" tambahnya.
Harkin, yang mengunjungi Timor Leste, sebelum penduduk yang membludak memilih untuk merdeka dari Indonesia.
Jauh dari menafsirkan krisis tersebut, menekankan bahwa program kontak militer membayar sedikit dividen, para pejabat Pentagon mengatakan yang sebaliknya adalah benar.
Jenderal AS mengatakan dengan latar belakang hubungan militer AS-Indonesia yang bersahabat.
Ia adalah Jenderal Henry H. Shelton, ketua Kepala Staf Gabungan, yang memiliki mitranya dari Indonesia, Jenderal Wiranto,setelah dua kunjungan selama lima tahun terakhir.
Shelton menelepon Wiranto, mengatakan kepadanya bahwa Amerika Serikat mengharapkan pasukan Indonesia untuk membangun kembali kendali di Timor Leste, menurut seorang perwira tinggi AS yang mengetahui percakapan itu.
Shelton menelepon lagi, ketika kekerasan berlanjut dan setelah Wiranto menentang menerima pasukan penjaga perdamaian dalam waktu dekat.
Shelton menyampaikan "pesan yang sangat blak-blakan," kata perwira itu, memperingatkan bahwa Indonesia akan dilucuti dari bantuan militer dan ekonomi internasional, jika ketertiban tidak dipulihkan.
"Saya pikir itu berpengaruh," kata petugas itu."
"Saya kira mendengarnya dengan tegas sebagai teman ke teman, sebagai pemimpin militer ke pemimpin militer, mengirim sinyal yang sangat jelas kepada Wiranto bahwa ini menjadi sangat serius," katanya.
Wiranto mengunjungi Timor Leste, kemudian menelepon Shelton untuk melaporkan keputusannya untuk merekomendasikan agar penjaga perdamaian diizinkan masuk.
Para pejabat Pentagon menyatakan bahwa kejadian-kejadian bisa lebih buruk di TimorLeste tanpa pelatihan mereka.
"Kami tidak mencoba untuk mengklaim bahwa militer Indonesia sempurna, jauh dari itu," kata perwira senior itu.
"Tapi kami tidak tahu apa yang mungkin mereka lakukan jika mereka tidak mendapatkan pelatihan yang mereka dapatkan atau jika kami tidak memiliki kontak yang kami miliki," katanya.