Melalui Kesepakatan Rahasia Ini, Terkuak Australia Awalnya Ngotot Ingin Timor Leste Menjadi Bagian Indonesia, Bahkan Sampai Menyebutnya Tak Layak Merdeka Karena Alasan Ini

Intisari-online.com - Buku kebijakan Canberra, dari invasi hingga kemerdekaan diperlihatkan dengan sirilisnya catatan kabinet pemerintah Howard tahun 1998 dan 1999 oleh arsip nasional Australia.

Meski itu menunjukkan Australia pada akhirnya berjuang untuk kemerdekaan Timor Leste, ternyata awalnya mereka justru menginginkan negara kecil itu menjadi bagian Indonesia.

Awal cerita itu dimuat dalam Australia dan penggabungan Indonesia dengan Timor Portugis 1974-1976.

Sebuah buku setebal 900 halaman terdiri dari kabel, laporan dan pengajuan yang menunjukkan perdana menteri Gough Whitlam memaksa kehendaknya.

Baca Juga: Sok Koar-koar Menentang Invasi Indonesia di Timor Leste, Inilah Sosok Politisi Australia 'Bermuka Dua' yang Sempat Hasut Indonesia untuk Caplok Timor Leste

Dalam pertemuan dengan Suharto pada bulan September 1974.

Whitlam berangkat dari pengarahannya yang hati-hati untuk menyatakan bahwa Timor Timur harus berintegrasi dengan Indonesia.

Catatan pertemuan Australia mengutip pernyataan Whitlam, "Timor Portugis terlalu kecil untuk merdeka. Itu tidak layak secara ekonomi."

"Kemerdekaan tidak akan diterima di Indonesia, Australia, dan negara-negara lain di kawasan ini," katanya.

Baca Juga: Penampilannya Tak Mencerminkan Sosok Tentara Indonesia, Kopassus Berkaos Oblong Ini Malah Sukses Bikin Milisi Timor Leste Gelagapan, Ternyata Lakukan Tugas Tak Sembarangan

Whitlam, catatan laporan itu, menawarkan dua pemikiran dasar.

"Pertama, dia percaya bahwa Timor Portugis harus menjadi bagian dari Indonesia."

"Kedua, ini harus terjadi sesuai dengan keinginan yang diungkapkan dengan benar oleh rakyat Timor Portugis."

Perdana Menteri Australia itu menekankan bahwa ini belum menjadi kebijakan Pemerintah tetapi kemungkinan akan menjadi seperti itu.

Suharto menjawab bahwa Timor Timur bisa menjadi 'duri di mata Australia dan duri di punggung Indonesia'.

Invasinya memastikan kebenaran prediksinya.

Kepala Urusan Luar Negeri, Alan Renouf, menulis bahwa Whitlam mengubah posisi Australia dengan mengadopsi kebijakan dua arah ketika dua poin tidak dapat didamaikan.

Whitlam tentu tidak ingin ada lagi negara kecil yang dekat dengan Australia di Asia Tenggara atau Pasifik Selatan.

Baca Juga: Konon Ini yang Membuat Presiden Soeharto Gagal Menangkan Hati Rakyat Timor Leste Lewat Pembangunan Patung Kristus Setinggi 89 Kaki di Dili, padahal Sudah Habiskan Miliaran Rupiah

Oleh karena itu, dia tidak menginginkan Timor Timur yang merdeka, merger dengan Indonesia adalah satu-satunya jawaban.

Sebulan kemudian, mayor jenderal yang bertanggung jawab atas operasi khusus Indonesia menyatakan bahwa sampai kunjungan Whitlam ke Jakarta, 'mereka belum memutuskan tentang Timor.

Namun dukungan Perdana Menteri untuk ide penggabungan ke Indonesia telah membantu mereka untuk mengkristalkan pemikiran mereka sendiri dan mereka sekarang sangat yakin akan kebijaksanaan dari pernyataan ini.

Jadi, satu paralel antara era invasi dan kemerdekaan adalah peran perdana menteri Australia yang kuat yang mengubah pemikiran Jakarta tidak seperti yang dimaksudkan.

Paralel lainnya adalah bahwa dari Whitlam hingga John Howard, kebijakan Australia adalah bahwa Timor Leste harus menjadi milik Indonesia.

Berbicara pada briefing tentang pelepasan arsip 1998-1999, bendahara di pemerintahan Howard, Peter Costello, menggambarkan, "Australia berkomplot dalam invasi itu, kedua sisi politik, dan itu adalah posisi bipartisan di Australia untuk waktu yang sangat lama."

Namun, pada bulan Desember 1998, Howard menulis surat kepada Presiden Indonesia BJ Habibie.

Menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan untuk menawarkan otonomi kepada Timor Timur.

Baca Juga: Nasib Timor Leste Kini di Ujung Tanduk, Presidennya Positif Covid-19 saat Sistem Kesehatannya Sudah di Ambang Keruntuhan, Pemerintah Sampai 'Angkat Tangan' Kendalikan Pandemi

Seperti komentar Donald Greenlees, surat itu merupakan tawaran berisiko tinggi untuk membantu melegitimasi aturan Indonesia.

Namun itu adalah salah satu intervensi paling menentukan dalam sejarah salah satu hubungan terpenting Australia.

Meskipun upaya oleh beberapa dari mereka yang terlibat untuk secara retrospektif mengklaim itu sukses, itu gagal dengan caranya sendiri. Kita tidak boleh melupakan apa yang salah.'

Tidak ada pengajuan resmi ke kabinet atas surat Howard.

Isu tersebut dibawa oleh Howard dan Menteri Luar Negeri Alexander Downer, ketika Australia berusaha untuk mengubah, bukan membalikkan, kebijakan yang ada.

Ketika Habibie menanggapi dengan menyerukan apa yang menjadi pemungutan suara PBB pada tanggal 30 Agustus 1999, Canberra mendapati dirinya menuju ke krisis karena tujuan strategisnya disulap kemudian disesuaikan kembali.

Artikel Terkait