Intisari-Online.com - Hampir 7 bulan lamanya kudeta militerMyanmar terjadi.
Kudeta militer Myanmar terjadi sejak 1 Februari 2021.
Pada saat itu, Pemimpin National League for Democracy (NLD)Myanmar Aung San Suu Kyi ditangkap pihak militer.
Sementara pemimpin kudeta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing kini menjadi pemimpin negara Asia Tenggara itu.
Setelahnya terjadi demo besar-besaran di seluruh negeri.
Jutaan warga Myanmar menolak kudeta militer dan memintaAung San Suu Kyi dibebaskan.
Kini, dikira kondisi negara itu sudah tenang, terlihat antrean panjang terbentuk di supermarket dan pom bensin di Yangon pada Selasa (7/9/2021).
Ternyata antrean itu terjadi tak lama setelah pemerintah bayangan Myanmar mendeklarasikan "perang defensif rakyat" melawanjunta militer.
Dalam pesan video yang disiarkan online di pagi hari, penjabat presiden Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), Duwa Lashi La, memperingatkan warga di seluruh negara untuk tidak pergi ke kantor.
Dia mendesak semua orang untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu dan membeli obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari.
Dia juga meminta kelompok perlawanan bersenjata anti-junta untuk menumpas pasukan junta di wilayah masing-masing.
Serta organisasi etnis bersenjata Myanmar untuk segera menyerang junta melalui berbagai metode.
"Saya percaya bahwa negara-negara tetangga kami, negara-negara ASEAN,PBB, dan semua negara lain di seluruh dunia memahami bahwa kami melakukannya karena kebutuhan," katanya seperti dilansir daristraitstimes.com pada Rabu (8/9/2021).
Dalam pernyataan terpisah, NUG mendeklarasikan keadaan darurat yang hanya akan berakhir ketika pemerintahan sipil kembali berkuasa.
Karena pengumuman itu, terjadi panic buying di Yangon, di mana orang-orang membeli beras, minyak goreng, makanan kering, dan obat-obatan.
Sementara itu, antrian panjang kendaraan terbentuk di luar SPBU saat pengendara bergegas untuk mengamankan bahan bakar.
Deklarasi NUG datang hanya seminggu sebelum pertemuan Majelis Umum PBB di New York, di mana NUG bersaing dengan junta untuk diakui sebagai perwakilan sah Myanmar.
NUG sendiri terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan oleh kudeta militer 1 Februari serta aktivis dan intelektual masyarakat sipil yang bersekutu.
Baik NUG dan junta Myanmar telah mencela satu sama lain sebagai teroris.
ASEAN sedang mengatur bantuan kemanusiaan untuk Myanmar setelah blok tersebut menunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Mr Erywan Yusof, sebagai utusan khusus untuk mencoba memfasilitasi dialog politik.
Selama akhir pekan, ia mengungkapkan proposal untuk gencatan senjata empat bulan di Myanmar untuk memastikan keselamatan pekerja kemanusiaan yang memberikan bantuan.
Tidak jelas apakah deklarasi NUG pada hari Selasa akan memicu gelombang bentrokan bersenjata.
Yang jelas, sudah lebih dari 170 pasukan pertahanan rakyat (PDF) semi-otonom lokal telah melancarkan serangan gerilya terhadap pasukan dan petugas polisi selama beberapa bulan terakhir.
Beberapa PDF juga telah membunuh tersangka informan junta dan administrator lingkungan sipil yang bekerja di bawah junta.