Baru Saja Menjabat, Pemerintahan Baru Israel Sudah Bikin Resah Palestina, Otoritas PA Juga Singgung Sikap PPB dan Pemerintah AS

Intisari-Online.com - Pemerintahan baru Israel yang dipimpin perdana menteri Naftali Bennet resmi menggantikan pemerintahan Benjamin Netanyahu pada Minggu (13/6/2021) lalu.

Benjamin Netanyahu yang telah menjabat 12 tahun terakhir pun resmi lengser dari kursinya setelah pemerintah kolisi aru akhirnya dilantik.

Bennet sendiri merupakan ketua partai ultranasionalis yang menguasai enam kursi di Knesset dari 120 kursi.

Ia dilantik sebagai perdana menteri setelah parlemen mendukung pemerintah koalisi baru dengan selisih tipis 60 suara berbanding 59.

Baca Juga: Sampai Buat Israel Ketar Ketir, Inilah Ebrahim Raisi Presiden Baru Iran, Dikecam Israel dengan Sebutan 'Jagal Teheran', Apa Kegarangannya?

Di bawah perjanjian rotasi, Bennett akan menjabat sebagai perdana menteri selama dua tahun.

Kemudian, setelah itu ia akan digantikan oleh pemimpin tengah Yair Lapid, yang juga kepala arsitek pemerintahan baru.

Para ahli memandang bahwa meski pemerintahan lama digantikan pemerintahan baru, namun tidak ada ada perbedaan ideologis antara kedua perdana menteri.

Baru-baru ini, ketika pemerintahan baru Israel belum lama menjabat, datang kecaman dari Otoritas Palestina terhadap perdana menteri Israel yang baru.

Baca Juga: Waspada, Ketumbar Bubuk Berbahaya Jika Dikonsumsi Oleh 7 Orang Kondisi Ini, Apa Saja?

Melansir The Jerusalem Post (20/6/2021), kementerian luar negeri PA dalam sebuah pernyataan mengungkapkan adanya peningkatan kejahatan oleh pemukim terhadap Palestina.

Menurutnya, hal itu tak lepas dari kehadiran pemerintahan baru Israel yang dipimpin Naftali Bennet.

Ia juga menyinggung sikap PBB dan pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap pemerintah baru Israel.

“Ada peningkatan nyata dalam kejahatan oleh pemukim terhadap Palestina,” kata kementerian luar negeri PA dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Waspada, Ketumbar Bubuk Berbahaya Jika Dikonsumsi Oleh 7 Orang Kondisi Ini, Apa Saja?

“Tampaknya para pemukim diberanikan dengan komposisi pemerintah Israel yang baru dan posisi ekstremis terkenal dari perdana menterinya.”

Kementerian PA juga mengklaim bahwa ada “kekerasan yang lebih besar dan lebih parah” yang dilakukan oleh IDF terhadap Palestina sejak pemerintahan Bennett dibentuk.

Sementara itu, dianggap bahwa ada ketidakpedulian yang disengaja dari internasional.

“Ada juga ketidakpedulian yang disengaja dan disengaja terhadap hak-hak rakyat kami dan kurangnya minat dalam reaksi internasional, yang berarti bahwa pemerintah baru Israel sejauh ini telah menunjukkan bahwa itu adalah pemerintah eskalasi dalam berurusan dengan Palestina,” kata kementerian.

Baca Juga: Bukannya Mereda, Covid-19 Makin Merajalela di Indonesia, Rupanya Indonesia Kini Jadi Sorotan Dunia Karena Situasinya, Media Vietnam Sampai Memberitakannya Begini

Palestina memandang dengan serius eskalasi ini, kata kementerian luar negeri PA.

Menurutnya, itu menunjukkan bahwa PBB, pemerintah AS dan pihak internasional lainnya lebih memilih untuk menahan diri daripada memberikan tekanan pada pemerintah baru Israel "untuk menghentikan agresi dan kebijakan penyelesaiannya".

Kementerian PA juga mengecam rencana protes oleh pemukim terhadap konstruksi legal Palestina di Area C Tepi Barat, yang secara eksklusif dikendalikan oleh Israel.

Baca Juga: Pancasila sebagai Sistem Filsafat Artinya Mengandung Pandangan yang Menjadi Substansi Pembentukan Ideologi

Ia menyebutnya sebagai “tindakan hasutan skala besar dan perpanjangan perang yang dilakukan oleh pendudukan dan pemukimnya. menentang kehadiran Palestina di daerah itu.”

Sementara itu, dalam perkembangan terkait, Abu Ahmed, juru bicara Brigade Martir Fatah al-Aqsa –Divisi Nidal al-Amoudi, sebuah kelompok bersenjata Palestina yang beroperasi di Jalur Gaza, mengiirim peringatan untuk pemerintah Bennett pada hari Minggu.

Ia memperingatkan pemerintah Bennet agar tidak melanjutkan penutupan penyeberangan perbatasan antara Israel dan daerah kantong pantai yang dikuasai Hamas.

"Harganya akan tinggi untuk apa yang disebut Israel," kata juru bicara bertopeng dalam sebuah video yang diposting di platform media sosial.

Baca Juga: Mulai Dari Rakyat Papua Tidak Diundang Sampai Menkeu dan Menkumham Tidak Hadir, Ini Beberapa Isu Ramai di Rapat Otsus Papua

Ia mengatakan bahwa jika jalur Gaza diserang oleh Israel, maka kelompok perlawanan di sana siap menyerang.

“Jika Jalur Gaza diserang [oleh Israel], Brigade Syuhada al-Aqsa dan kelompok perlawanan akan menyerang kota-kota Israel dengan roket," katanya.

Juru bicara tersebut mengklaim bahwa kelompok teroris yang berbasis di Gaza mengirim pesan ke Israel melalui pihak ketiga, mungkin Mesir.

Pesan itu mengatakan bahwa Israel harus segera membuka kembali penyeberangan perbatasan.

Baca Juga: Masa Kelam Rusia Dibawah Pengaruh Grigori Rasputin, 'Dukun Kebal Racun' yang Berlagak Suci

(*)

Artikel Terkait