Ramai Disebut Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Setingkat TWK CPNS, BKN Akhirnya Buka Suara

Intisari-online.com - Baru-baru ini ramai isu mengenai tes penerimaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikatakan sama dengan tes wawasan kebangsaan CPNS.

Hal ini yaitu terutama pada tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK, yang disebut-sebut sama dengan TWK bagi CPNS.

Menanggapi hal itu Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya buka suara.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN mengatakan TWK pegawai KPK berbeda dengan TWK calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Baca Juga: Covid Hari Ini 19 September 2020: 94 Peserta SKB CPNS Positif Covid-19, Bagaimana Pelaksanaan Tesnya?

“Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan bagi pegawai KPK ini berbeda dengan TWK yang dilakukan bagi CPNS,” kata Paryono dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).

Ia menjelaskan kalau CPNS merupakan calon karyawan jenjang pemula atau posisi entry level.

Alhasil TWK terhadap CPNS berisi pertanyaan mengenai pemahaman akan wawasan kebangsaan.

Sedangkan pegawai KPK yang alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) sudah menduduki jabatan senior.

Baca Juga: Kontras dengan Pengakuan Sebelumnya, Edhy Prabowo Mengaku Tidak Bersalah Atas Dakwaan Suap Pengusaha Benur Senilai 25,7 Miliar Rupiah

Karenanya jenis TWK yang diberikan pun berbeda.

“Sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara,” tutur dia.

Paryono menjelaskan TWK pegawai KPK menggunakan metode assessment center atau multi-metode dan multi-asesor.

Asesmen dilakukan lewat beberapa alat ukur, tes tertulis indeks moderasi bernedara dan integritas (IMB 68), penilaian rekam jejak (profiling) dan wawancara.

Baca Juga: Berlagak Marah saat Negaranya Disebut Surga Koruptor oleh KPK, Faktanya Singapura Justru Tuntut Syarat yang Bisa Hancurkan Martabat Indonesia untuk Setujui Perjanjian Ekstradisi

Tidak hanya itu TWK KPK juga melibatkan banyak pihak dalam proses asesmennya.

Pengamat berasal dari sejumlah instansi yang memiliki pengalaman dan bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur tes wawasan kebangsaan.

Beberapa instansi yang terlibat adalah Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS, dan Pusat Intelijen TNI AD.

“Hal ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui assessor meeting,” ungkapnya.

Baca Juga: Penerimaan CPNS Tahun 2020 dan 2021 Ditiadakan, Bagaimana Nasib Peserta yang Lolos ke Tes SKB 2019?

Masalah ini bermula ketika KPK umumkan ada 75 pegawainya yang tidak lolos TWK.

Kemudian proses TWK disorot karena dianggap aneh oleh sejumlah pihak terutama pertanyaan dalam tes tersebut.

Beberapa pertanyaan misalnya terkait doa Qunut dan sikap terkait LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender).

Sejumlah pihak pun memberikan kritik serta menilai upaya tes tersebut merupakan langkah untuk menyingkirkan 75 pegawai di KPK itu.

Baca Juga: Artidjo Alkostar, dari Hakim MA yang Paling Ditakuti Koruptor dan Tangani 19.708 Perkara hingga Jadi Dewan Pengawas KPK

“Apakah skenario ini memang ditujukan untuk menyingkirkan 75 orang ini.

"Tes wawasan kebangsaan ini jangan-jangan memang bertujuan menyingkirkan teman-teman yang 75 orang ini,” ujar Mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya bertajuk "Dramaturgi KPK", Sabtu (8/5/2021).

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono juga menduga, 75 orang yang tidak lolos TWK tidak diinginkan di lembaga antirasuah itu.

Menurut Giri, hasil TWK sebetulnya tidak terlalu signifikan untuk bisa jadi ukuran layak atau tidaknya seseorang untuk tetap berada di KPK.

Baca Juga: Tertangkap OTT KPK, Beginilah Skema Korupsi yang Dilakukan Oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah

“Jadi saya berkeyakinan bahwa hasil tes itu sebenarnya tidak signifikan, tapi kemungkinan kami-kami ini tidak diinginkan untuk melanjutkan pemberantasan korupsi di Republik ini,” ujar Giri dalam diskusi yang sama.

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini

Artikel Terkait