Advertorial
Intisari-online.com -Kantor kedutaan Korea Utara (Korut) di Malaysia resmi ditutup dan para diplomat Korea Utara diusir pada Minggu 21/3/2021.
Dilansir dari Kompas.com, penutupan Kedubes Korut dilakukan setelah Pyongyang memutus hubungan diplomatiknya dengan Malaysia pada Jumat (19/3/2021).
Penutupan terjadi karena kasus ekstradisi seorang warga Korea Utara ke Amerika Serikat (AS).
Korut menyebut ekstradisi itu kejahatan yang tak bisa diampuni, yang dilakukan di bawah ketaatan buta pada tekanan Amerika.
Malaysia sudah lama menjadi sekutu Korea Utara tapi hubungan memburuk setelah saudara tiri Kim Jong-Un dibunuh di bandara Kuala Lumpur tahun 2017.
Mun Chol Myong, warga Korut yang diekstradisi ke "Negeri Paman Sam", menghadapi tuduhan pencucian uang karena diduga mengekspor barang terlarang ke Korea Utara dan itu melanggar sanksi.
Setelah Pyongyang memutuskan hubungan, Malaysia memberi waktu 48 jam bagi para diplomat Korea Utara untuk meninggalkan "Negeri Jiran".
AFP melaporkan, hari ini bendera Korea Utara dan sebuah plakat diturunkan dari bangunan kedutaan negara, yang berupa rumah besar di kawasan elite Kuala Lumpur. Gerbangnya pun dirantai.
Sebelum angkat kaki, kuasa hukum Korea Utara, Kim Yu Song, menuduh Malaysia berpihak ke Washington dalam konspirasi melawan Pyongyang, dan melakukan tindakan permusuhan besar-besaran.
"Malaysia mengikuti kebijakannya AS, yang berupaya merampas kedaulatan negara kami, keberadaan, dan pembangunannya yang damai," kata Kim yang merupakan diplomat paling senior Korea Utara di Malaysia, kepada para wartawan.
Kim Yu Song dan sekelompok diplomat serta anggota keluarga mereka kemudian berangkat dengan bus.
Saat tiba di bandara Kuala Lumpur, mereka menaruh tumpukan koper ke troli lalu check-in di konter penumpang reguler.
Seorang petugas keamanan bandara yang berbicara tanpa nama mengatakan ke AFP, sekitar 30 warga Korea Utara diperkirakan akan terbang ke Shanghai malam ini.
Malaysia mengecam langkah Pyongyang sebagai tidak bersahabat dan tidak konstruktif.
Mereka juga akan menutup kedubesnya di Korut yang operasionalnya ditangguhkan sejak 2017.
Aktivitas terlarang Korut
Kejadian ini menjadi pertama kalinya pebisnis Korea Utara diekstradisi ke AS untuk menghadapi beberapa tuntutan atas pencucian uang dan menyuplai barang mewah terlarang ke Korea Utara.
Mengutip The Diplomat, hal ini menjadi perkembangan besar tidak hanya terkait sanksi melawan aktivitas terlarang Korut di luar negeri, tapi juga kontribusi Malaysia dalam penerapan sistem finansial global dan melawan reputasi global sebagai titik penghindaran sanksi para kriminal.
Meksipun satu esktradisi tidak akan membuat aktivitas terlarang Korut di Asia Tenggara berhenti, tapi Malaysia mulai bisa dipertimbangkan dalam dialog diplomatik dengan negara ASEAN lain terutama perihal isu Korea Utara.
Sebelum penangkapannya tahun 2019, Mun Chol Myong tinggal di Malaysia dengan keluarganya selama 10 tahun.
Dari sana, FBI mengklaim ia mencuci dana melalui perusahaan depan dan memfasilitasi pengiriman barang mewah terlarang dari Singapura ke Korut.
Hal itu melanggar sanksi dari AS dan PBB.
Dalam pernyataan tertulisnya yang sah, Mun menampik semua tuduhan dan menggambarkan dirinya sebagai korban ekstradisi "termotivasi politik".
Ia juga menyebut dirinya berada di antara kepentingan politik menekan Korut untuk menunda pengadaan senjata nuklir mereka.
Namun, Pengadilan Federal Malaysia menampik tuntutannya atas permintaan ekstradisi AS dan memutuskan menunda perjanjian ekstradisi dengan AS sampai 9 Maret 2021 kemarin.
Hal ini dianggap para pakar sebagai sebagian keputusan signifikan yang terjadi karena aktivitas kriminal Korut dikawal dengan lemah di Asia Tenggara, dan menjadi tanda memburuknya hubungan Malaysia dan Korut.
Korut telah tercatat melakukan aktivitas finansial terlarang di luar negeri melalui pencucian uang dan usaha bisnis sah di Asia Tenggara.
Korut sendiri telah memerintahkan dan melangsungkan serangkaian aktivitas terlarang di dalam Malaysia mulai dari pembunuhan dan perdagangan ilegal barang terlarang, sampai melaksanakan kejahatan siber finansial yang meluas.
Bertahun-tahun Pyongyang telah lanjut melaksanakannya di Asia Tenggara untuk menguntungkan operasi kejahatan finansial di luar negerinya, yang bertujuan mengamankan dana atau program senjata terlarang.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini