Penulis
Intisari-Online.com - Memburuknya hubungan Amerika Serikat dan China, justru merupakan keuntungan tersendiri bagi Korea Utara.
Dengan begitu, Korea Utara bisa dengan bebas mengembangkan program nuklirnya. Bagaimana bisa?
Empat tahun lalu, selama dua bulan pertama pemerintahan Trump, Korea Utara meluncurkan tiga uji senjata dan membunuh saudara tiri Kim Jong-un di tengah bandara yang padat.
Dua bulan pertama di pemerintahan Biden, hal semacam itu tidak terjadi.
Namun, itu bukan berarti presiden AS yang baru dan timnya akan lebih mudah membujuk Korea Utara kembali ke meja perundingan mengenai program senjata nuklirnya.
Melansir SCMP, Minggu (21/3/2021), selalu sulit bagi negosiator di Washington untuk mencapai kesepakatan apa pun dengan Pyongyang, tetapi para pengamat mengatakan itu mungkin lebih sulit dari sebelumnya tanpa bantuan dari China.
"Korea Utara mungkin memandang keretakan AS-China yang tumbuh sebagai sebuah peluang," kata Rachel Minyoung Lee, mantan analis intelijen untuk pemerintah AS.
"Dari sudut pandang Korea Utara, China sekarang bahkan kurang termotivasi untuk bekerja sama dengan AS untuk menekan Korea Utara agar melakukan denuklirisasi, yang memberi Korea Utara ruang yang lebih longgar terhadap AS."
Hubungan AS-China telah memburuk selama setahun terakhir, dan menunjukkan sedikit tanda bahwa mereka siap untuk memperbaikinya pada minggu-minggu awal kepresidenan Biden.
Para ahli mengatakan itu telah mempengaruhi prospek Washington untuk kemajuan diplomatik dengan Pyongyang.
Minggu ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengunjungi Tokyo dan Seoul - perjalanan luar negeri pertama mereka - untuk membahas berbagai ancaman yang mereka katakan ditimbulkan oleh China dan Korea Utara.
Pemerintahan Biden saat ini sedang melakukan peninjauan atas kebijakan Korea Utara dan Departemen Luar Negeri menekankan bahwa perjalanan ke Seoul dan Tokyo sebagian besar dimaksudkan untuk menyatukan permasalahan ketiga negara sekutu tersebut.
Di Seoul, Blinken mengatakan China juga harus membantu dalam masalah Korea Utara.
"Beijing memiliki kepentingan, kepentingan pribadi yang jelas, dalam membantu mengejar denuklirisasi DPRK, karena ini adalah sumber ketidakstabilan, sumber bahaya, dan jelas merupakan ancaman bagi kami dan mitra kami," katanya.
Analis mengatakan itu mungkin tidak akan mudah sementara ketegangan AS-China melonjak.
"Jika pemerintah Biden bersedia memberikan itikad baik kepada China di sini, maka China akan lebih aktif dalam kerja sama di Korea Utara," kata Zhao Tong, seorang rekan senior dalam program kebijakan nuklir di Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy di Beijing.
“Tapi dari apa yang kita lihat sekarang, ruang untuk perbaikan mendasar dalam hubungan China-AS tidak besar, jadi saya menduga ruang untuk kerja sama dengan Korea Utara juga tidak besar.”
Pada saat yang sama, para ahli mengatakan China secara efektif menjadi satu-satunya garis hidup Korea Utara selama pandemi.
“Covid-19 ternyata lebih kuat dan efektif (dalam mengisolasi Korea Utara) daripada sanksi mandat PBB lainnya,” kata Lee Seong-hyon, direktur Pusat Studi China di Sejong Institute, sebuah wadah pemikir Korea Selatan.
Terakhir kali Korea Utara melakukan tes rudal balistik antarbenua (ICBM), pada November 2017, China mendukung paket sanksi yang agresif setelahnya di Dewan Keamanan PBB.
Memburuknya hubungan AS-China membantu membawa Beijing dan Pyongyang kembali ke kondisi baik, kata Anthony Rinna, editor senior di kelompok penelitian Sino-NK.
Beijing sejak itu keluar dan mengatakan sanksi harus dicabut, sebagian karena Korea Utara sejauh ini menunda uji coba rudal jarak jauh yang serupa.
Minggu ini, jenderal AS yang bertanggung jawab atas Komando Utara militer memperingatkan Kongres bahwa Korea Utara dapat mencoba untuk menguji ICBM lain "dalam waktu dekat".
"(Korea Utara) perlu menjaga hubungan baik dengan China, karena Korea Utara mengandalkan China pada saat kesulitan ekonomi ini," kata Aoki.
Untuk saat ini, dua bulan dalam pemerintahan Biden, sementara Pyongyang belum meluncurkan rudal apa pun sejauh ini, Pyongyang sekali lagi mulai menyuarakan keprihatinannya tentang apa yang disebutnya sebagai "kebijakan bermusuhan" AS.