:quality(100)/photo/2024/10/28/3080469636.jpg)
Intisari-Online.com - Pemerintahan Biden tegas menentang keputusan Pengadilan Kriminal Internasional untuk membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel.
"Kami dengan tegas menentang dan kecewa dengan pengumuman jaksa ICC tentang penyelidikan atas situasi Palestina," kata Ned Price pada konferensi pers hariannya sebagaimana dilansir Time of Israel, Kamis (4/3/2021) .
"Kami akan terus menegakkan komitmen kuat kami kepada Israel dan keamanannya, termasuk dengan menentang tindakan yang berusaha menargetkan Israel secara tidak adil," tambahnya.
Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken kemudian menggemakan poin-poin ini.
Seperti Israel, AS juga bukan anggota ICC dan telah berselisih dengan pengadilan internasional yang berbasis di Den Haag karena penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang di Afghanistan oleh pasukan Afghanistan, Taliban, serta militer Amerika.
Pada 2019, Presiden AS Donald Trump memberlakukan sanksi ekonomi dan pembatasan perjalanan visa terhadap kepala jaksa Fatou Bensouda.
Ditanya apakah pemerintahan Biden akan mempertahankan sanksi tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan, "meskipun kami tidak setuju dengan tindakan ICC ... kami secara menyeluruh meninjau sanksi ... saat kami menentukan langkah selanjutnya."
"Palestina tidak memenuhi syarat sebagai negara berdaulat."
"Karena itu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keanggotaan sebagai negara atau berpartisipasi mendelegasikan yurisdiksi ke ICC," tambah Price.
Juru bicara Departemen Luar Negeri mencatat klarifikasi Bensouda bahwa kantornya perlu menilai prioritas dan sumber daya sebelum menentukan kapan dan bagaimana melanjutkannya.
Ini menunjukkan harapan bahwa keputusan tersebut masih dapat ditarik kembali atau dibatasi ruang lingkupnya.
"Amerika Serikat selalu mengambil posisi bahwa yurisdiksi pengadilan harus disediakan untuk negara-negara yang menyetujui atau yang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB," kata Price.
“Kami berkomitmen untuk mempromosikan akuntabilitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan bagi para korban kekejaman,” katanya.
Bensouda mengindikasikan pada 2019 bahwa penyelidikan kriminal, jika disetujui, akan fokus pada konflik Israel-Hamas 2014 (Operasi Pelindung Tepi), pada kebijakan permukiman Israel, dan pada tanggapan Israel terhadap protes di perbatasan Gaza.
Penyelidikan juga kemungkinan akan fokus pada tuduhan kejahatan perang oleh kelompok teror Hamas terhadap warga sipil Israel.
Penyelidikan hari Rabu disambut oleh Otoritas Palestina dan dengan marah.
Itu terjadi kurang dari sebulan setelah pengadilan memutuskan memiliki yurisdiksi untuk membuka penyelidikan.
"Penyelidikan mencakup kejahatan yang diduga telah dilakukan sejak 13 Juni 2014," kata Jaksa Fatou Bensouda dalam sebuah pernyataan.
"Setiap investigasi yang dilakukan oleh kantor akan dilakukan secara independen, tidak memihak dan obyektif, tanpa rasa takut atau bantuan."
Tanggal 13 Juni 2014 merupakan tanggal penting.
Palestina menculik dan membunuh tiga remaja Israel di daerah Gush Etzion Tepi Barat sehari sebelumnya.
Dengan meminta penyelidikan dimulai pada 13 Juni, Palestina memastikan bahwa ICC tidak akan menyelidiki pembunuhan Eyal Yifrach, Gil-ad Shaer, dan Naftali Fraenkel.
Dia mencatat penolakan sebelumnya untuk menyelidiki Israel atas kejahatan perang serangan Mavi Marmara pada tahun 2010.
"Namun, dalam situasi saat ini, ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkan dan ada kasus potensial yang dapat diterima."
Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, menyambut baik keputusan ICC tersebut.
Namun, organisasi teror tersebut secara langsung terlibat dalam dugaan kejahatan perang yang ingin diselidiki pengadilan tersebut.
Dalam pernyataannya, juru bicara Hamas membela tindakan kelompok itu sebagai "perlawanan yang sah" terhadap Israel.
Pada bulan Juni, Bensouda akan digantikan oleh pengacara Inggris Karim Khan , yang memiliki kemampuan untuk menutup penyelidikan jika dia mau.
(*)