Intisari-online.com -Indonesia telah menjadi penguasa abai dengan telinga yang tidak mendengarkan dalam kebijakannya atas Papua.
Dilansir dari Asia Pacific Report, sebuah media berbasis di Selandia Baru, pakar menyebutkan jika tindakan Indonesia baru-baru ini akan membawa kerusakan yang besar.
Indonesia rupanya berupaya membagi provinsi di Papua.
Hal itu menurut Socratez Yoman, pendeta dan aktivis Papua, merupakan cara yang keji tanpa jumlah populasi yang bisa membenarkan aksi ini.
Warga Papua khawatir jika pembagian itu akan memecah belah warga Melanesia.
Menurutnya, setelah Indonesia gagal melaksanakan pemindahan 2 warga asli Papua ke Manado, strategi baru dari Jakarta adalah memisahkan warga Papua berdasarkan kelompok etnis mereka.
Presentasi dari Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI Jakarta 27 Januari 2021 menjelaskan skenario pemerintah.
Yoman menyebut Menteri Dalam Negeri tersebut mengabaikan standar dan perlunya pengembangan wilayah administrasi baru, seperti luas wilayah, populasi, sumber daya manusia dan sumber daya alam.
Baca Juga: Tito Karnavian Jadi Menteri, DPR Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri, Begini Mekanismenya
Ia juga mengatakan pemerintah fokus pada kepentingan politik saja.
Total akan ada 5 provinsi baru: Papua, Papua Selatan, Papua Timur-Tengah, Papua Barat Pusat, dan Papua Barat Daya.
Selama ini Papua hanya ada 2 provinsi dan total penduduknya sebanyak 4.392.024 saja.
Jika total penghuni ini dibagi ke 5 provinsi maka masing-masing provinsi akan dihuni hanya sebanyak 878.404 warga saja, yang membuat banyak warga Papua bertanya-tanya apakah bisa membangun provinsi hanya dengan jumlah warga terbatas?
Jika dibandingkan dengan jumlah populasi di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, jumlah penduduknya jauh berbeda.
Jawa Barat total ada 46.497.175 penduduk, Jawa Tengah ada 35.557.248 penduduk dan Jawa Timur ada 28.828.061 penduduk.
Rupanya masalah kekurangan warga di Papua akan diselesaikan pemerintah dengan memindahkan warga dari provinsi yang padat penduduk ke Papua.
Selain disebut menjadi provinsi boneka, warga Papua juga mencurigai pembuatan lima provinsi ini sebagai upaya Indonesia membangun 5 wilayah komando militer, 5 pangkalan komando polisi dan 10 distrik komando militer serta lusinan pangkalan distrik polisi serta berbagai unit lain.
Yoman menuliskan jika "tanah Melanesia akan dipakai sebagai rumah militer, polisi dan warga Indonesia Melayu".
Konsekuensinya lahan direnggut untuk membangun gedung bertingkat, pangkalan militer, polisi, dan tentara.
Atas hal inilah Indonesia terus disalahkan mengenai penghancuran ras Melanesia di Bumi Cendrawasih sejak tahun 1969.
Saat itu warga Papua Barat dimasukkan dalam penduduk Indonesia, dengan total penduduk sebanyak 809.337 saja.
Pemerintah Indonesia kini disebut penguasa kolonial modern yang mengkolonisasi warga dan bangsa Papua Barat.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini