Intisari-Online.com-Senin (1/2/2021) lalu, militer Myanmar melakukan kudeta.
Para tentara menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya dalam serangkaian serangan fajar, mengakhiri eksperimen singkat negara itu dengan demokrasi.
Dunia mengecam kudeta tersebut, termasuk Presiden AS Joe Biden dan PBB.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan pada Rabu (3/2), PBB akan melakukan segala daya untuk menekan militer Myanmar dan "memastikan kudeta gagal".
"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan kudeta ini gagal," kata Guterres kepada The Washington Post, seperti dilansir Channel News Asia.
"Setelah pemilu yang saya yakini berlangsung normal dan setelah periode transisi yang besar, sama sekali tidak dapat diterima untuk membalikkan hasil pemilu dan keinginan rakyat," tegasnya.
Ketika ditanya tentang dakwaan Aung San Suu Kyi, Guterres menyatakan, "jika kita bisa menuduhnya atas sesuatu, (itu) berarti dia terlalu dekat dengan militer, apakah dia terlalu melindungi militer".
“Saya berharap, demokrasi bisa maju lagi di Myanmar. Tapi, untuk itu, semua narapidana harus dibebaskan, tatanan konstitusi harus ditegakkan kembali,” tambahnya.
Menyesalkan Dewan Keamanan PBB
Sekretaris Jenderal PBB juga menyesalkan Dewan Keamanan tidak bisa menyetujui pernyataan bersama tentang kudeta Myanmar, setelah pertemuan darurat yang diprakarsai oleh Inggris.
Menurut draf teks yang diusulkan pada awal minggu untuk dinegosiasikan, Dewan Keamanan PBB akan menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas kudeta di Myanmar dan mengutuknya, serta menuntut militer "segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah".
Berdasarkan draft yang diperoleh AFP dan dikutip Channel News Asia itu, Dewan Keamanan PBB juga akan menuntut agar keadaan darurat satu tahun dicabut.
Hingga Rabu (3/2) malam, menurut para diplomat, negosiasi terus berlanjut antara 15 anggota Dewan Keamanan PBB, terutama dengan China dan Rusia, yang pada Selasa (2/2) memblokir adopsi pernyataan itu.
Pemblokiran Facebook
Militer Myanmar, Kamis (4/2), memblokir Facebook atas nama memastikan stabilitas negara, saat mereka mengonsolidasikan kekuasaan menyusul kudeta dan penahanan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Langkah untuk membungkam aktivis online itu setelah polisi Myanmar mengajukan tuntutan terhadap pemenang Nobel Perdamaian Suu Kyi karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal.
Dan, pemblokiran Facebook terjadi ketika tekanan internasional tumbuh pada junta Myanmar untuk menerima hasil pemilu November 2020 yang dimenangkan partai Suu Kyi secara telak.