Bikin Dunia Terkejut dengan Kudeta Militer Myanmar, Seluruh Dunia Langsung Berikan Reaksi Begini, Indonesia Pun Juga Turut Memberikan Komentar

Intisari-online.com - Pada 1 Februari 2021, tentara Myanmar melakukan kudeta penangkapan Aung San Suu Kyi, pemimpin terpilih Myanmar.

Hal ini menyebabkan keadaan darurat nasional, setidaknya selama 1 tahun, militer Myanmar akan mengambil alih pemerintahan.

Sementara itu tindakan yang dilakukan oleh militer Myanmar dalam melakukan kudeta itu, menarik perhatian dari banyak pihak dunia.

Misalnya Amerika, menurut 24h.com.vn Selasa (2/2/21) mengatakan bahwa Presiden Joe Biden telah menerima laporan tentang kasus penangkapan Aung San Suu Kyi.

Baca Juga: Pemerintahan Myanmar Dijatuhkan hingga Dibekukan oleh Pasukan Militernya Sendiri, Aung San Suu Kyi Ternyata Sudah Bolak-balik Jadi Tahanan Rumah Selama 15 Tahun

Melalui Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken, Amerika mengatakan untuk meminta tentara Myanmar segera membesakan Aung San Suu Kyi.

"AS selalu berdiri berdampingan dengan rakyat Myanmar dalam aspirasinya, demokrasi dan perdamaian. Tentara Myanmar harus segera membatalkan tindakan mereka," kata Blinken.

"AS menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu yang menghambat proses demokrasi Myanmar, jika situasinya tidak berubah," kata Jen Psaki, juru bicara Gedung Putih.

Namun, John Sifton, Direktur Regional Asia untuk Pengawasan Hak Asasi Manusia (HRW), menyebut tanggapan Amerika sangat lemah.

Baca Juga: Meski Pemerintah Myanmar Digulingkan dan Kini Dikendalikan Militer, Nasib Orang Rohingya Ternyata Tidak Akan Berubah, Ini Alasannya

"AS perlu bekerja dengan sekutunya dan mengeluarkan ultimatum, menuntut tentara Myanmar membebaskan Aung San Suu Kyi. Jika tidak, mereka akan menanggung akibatnya," kata John Sifton.

Tentara Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan penangkapan Aung San Suu Kyi bertujuan untuk mengungkap kecurangan pemilu.

Sebelumnya, Hlaing telah mengisyaratkan tentang kudetajika konstitusi Myanmar tidak melakukan tidakan bersih.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk penahanan militer Myanmar terhadap Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya.

"Kami menyerukan kepada militer Myanmar untuk menghormati keinginan rakyat," kata PBB.

Kemudian, pemerintah Australia mengatakan sangat prihatin dengan upaya militer untuk mendapatkan kembali kendali penuh atas Myanmar.

"Kami menyerukan kepada militer Myanmar untuk menghormati hukum dan menyelesaikan konflik dengan mekanisme hukum," kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.

"Mereka harus segera membebaskan para pemimpin sipil yang ditahan secara ilegal," katanya.

Bersama Australia, Singapura juga mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas kejadian tersebut.

Baca Juga: 4 Tahun Menderita Kehilangan Tanah Kelahiran, Nasib Muslim Rohingya Akhirnya Dibahas Oleh Dewan Keamanan PBB Pasca Kudeta

Ming Yu Hah, Wakil Direktur Amnesty International mengatakan, penangkapan Aung San Suu Kyi dan banyak pejabat Myanmar lainnya sangat mengkhawatirkan.

Lalu, Indonesia dan Malaysia mengimbau semua pihak di Myanmar untuk mematuhi prinsip demokrasi.

"Kami tegaskan, semua sengketa terkait pemilu harus diselesaikan sesuai mekanisme wajar yang ada," kata Kementerian Luar Negeri RI.

Sementara, India meminta Myanmar untuk mempertahankan supremasi hukum dan demokrasi.

"Kami menerima berita terbaru di Myanmar dengan keprihatinan yang mendalam. India teguh dan mendukung transisi kekuasaan demokratis Myanmar," kata Kementerian Luar Negeri India.

"Kami yakin supremasi hukum dan demokrasi harus dijaga," tambahnya.

Jepang mengatakan telah mengawasi situasi di Myanmar dan tidak berencana memulangkan warganya. Sebanyak lebih dari 3.500 orang Jepang berada di Myanmar.

Kedutaan Besar Jepang di Myanmar mengimbau warganya untuk tidak meninggalkan rumah kecuali benar-benar diperlukan.

Thailand, Kamboja dan Filipina mengatakan bahwa kudeta di Myanmar adalah masalah internal.

Baca Juga: Digaungkan Menjadi Pemimpin Myanmar yang Luhur, Putri Proklamator Myanmar Ini Dianggap Pakar Telah Gagal Baik Sebagai Aktivis HAM Maupun Politisi, Inilah Sebabnya

"Ini urusan dalam negeri Myanmar," kata Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan.

"Kamboja tidak berkomentar dan berpartisipasi dalam urusan internal negara mana pun," kata Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.

"Ini masalah internal Myanmar dan kami tidak akan berpartisipasi. Yang kami pedulikan adalah keselamatan warga Filipina," kata Harry Roque, juru bicara kepresidenan Filipina.

Aung San Suu Kyi, 75 tahun, bukan presiden tetapi dianggap sebagai pemimpin de facto Myanmar.

Gelar resmi Suu Kyi adalah penasihat negara. Presiden Myanmar Win Myint adalah sekutu dekatnya.

Konstitusi Myanmar menetapkan bahwa orang dengan warga negara asing seperti Suu Kyi tidak bisa memegang kursi presiden.

Meski begitu bagaimanapun juga, Suu Kyi masih sangat populer di Myanmar.

Jenderal Aung San, pahlawan pembebasan nasional Myanmar adalah ayah dari Suu Kyi.

Pada tahun 1948, Myanmar memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Namun, tidak lama sebelum itu, Aung San tewas dalam upaya pembunuhan.

Pada tahun 1960, Suu Kyi pergi ke Inggris untuk belajar di luar negeri dan menikah dan melahirkan dua anak.

Pada 1988, Suu Kyi kembali ke Myanmar untuk merawat ibunya yang sakit parah. Saat itu, Myanmar sedang mengalami krisis politik yang serius.

Suu Kyi mengambil bagian dalam memimpin pemberontakan melawan pengambilalihan negara oleh militer. Protes yang dipimpin oleh Suu Kyi ditekan.

Pada tahun 1989, dia ditempatkan dalam tahanan rumah sampai Juli 1995.

Setelah ditahan dan menjadi tahanan rumah beberapa kali, baru pada tahun 2010 Suu Kyi benar-benar bebas.

Pada November 2015, Suu Kyi memimpin Koalisi Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan meraih kemenangan gemilang dalam pemilihan umum pertama Myanmar dalam 25 tahun.

Artikel Terkait