Intisari-Online.com - Terkenal dengan aturan yang sangat ketat untuk warganya, ternyata Korea Utara juga termasuk salah satu negara paling korup di dunia.
Korea Utara tercatat hanya memiliki skor transparansi 17, menjadikannya negara paling korup di dunia urutan ke-9, menurut data Transparency International 2019.
Mengutip Human Rights Watch, Korea Utara tetap menjadi salah satu negara paling represif di dunia.
Pemerintah negara ini membatasi semua kebebasan sipil dan politik, termasuk kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, dan beragama.
Negara paling tertutup di dunia ini melarang semua oposisi politik terorganisir, media independen, masyarakat sipil, dan serikat buruh.
Pemerintah dan badan keamanan secara sistematis mengekstraksi kerja paksa untuk membangun infrastruktur, melaksanakan proyek, dan melaksanakan kegiatan dan acara yang memuji keluarga Kim yang berkuasa dan Partai Pekerja Korea.
Di Korea Utara, banyak rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Namun, pemimpinnya terkenal hidup dalam kemewahan.
Jika negara yang dipimpin diktator Kim Jong-un ini menempati peringkat ke-9 sebagai negara paling korup, negara mana yang dianggap lebih korup dari Korea Utara?
Berikut ini negara-negara paling korup di dunia yang punya skor indeks transparansi paling rendah:
Afghanistan
Skor transparansi Afghanistan hanya 16, artinya negara ini dianggap lebih korup dari Korea Utara, meski selisihnya hanya sedikit.
Korupsi di Afghanistan merusak penyediaan layanan dasar, memungkinkan produksi dan perdagangan narkotika dan memicu ketidakstabilan.
Dalam jangka pendek, bantuan pembangunan resmi telah mencegah runtuhnya fungsi inti negara Afghanistan.
Akan tetapi, langkah-langkah stabilisasi dan demokratisasi yang sangat terfragmentasi dan dilaksanakan dengan buruk oleh donor telah memperkuat struktur pemerintahan neo-patrimonial dan memungkinkan struktur paralel dari pemberian layanan untuk berkembang.
Guinea Ekuatorial
Seperti Afghanistan, negara ini juga hanya punya skor 16.
Korupsi, kemiskinan, dan penindasan terhadap hak-hak sipil dan politik terus merongrong hak asasi manusia di Guinea Ekuatorial.
Korupsi tingkat tinggi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terus berlanjut, termasuk penindasan terhadap kelompok masyarakat sipil dan politisi oposisi, penyiksaan, dan pengadilan yang tidak adil, menurut Human Right Watch.
Sudan
Masih dengan skor transparansi 16, Sudan juga termasuk negara paling korup di dunia.
Transparansy International mengatakan korupsi terjadi di semua sektor dan di semua cabang dan tingkat pemerintahan.
Pegawai negeri diketahui menuntut suap untuk layanan yang secara hukum berhak diterima individu atau perusahaan; pejabat pemerintah memegang saham langsung dan tidak langsung di banyak perusahaan, yang mendistorsi pasar melalui patronase dan kronisme; dan kepala negara dan pemerintahan diyakini telah menggelapkan hingga US $ 9 miliar dari pendapatan minyak.
Venezuela
Venezuela juga menjadi negara paling korup di dunia dengan skor transparansi 16.
Kekurangan obat-obatan, persediaan medis, dan makanan yang parah membuat banyak warga Venezuela tidak dapat memberi makan keluarga mereka secara memadai atau mengakses perawatan kesehatan penting.
Eksodus besar-besaran warga Venezuela yang melarikan diri dari penindasan dan kekurangan mewakili krisis migrasi terbesar dari jenisnya dalam sejarah Amerika Latin baru-baru ini.
Kekhawatiran terus-menerus lainnya termasuk kondisi penjara yang buruk, impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia, dan pelecehan oleh pejabat pemerintah terhadap pembela hak asasi manusia dan media independen.
Yaman
Skor transparansi Yaman adalah 15 menjadikan negara ini masuk 5 besar negara paling korup di antara 180 negara.
Menurut Human Rights Watch, di seluruh negeri, warga sipil menderita karena kurangnya layanan dasar, krisis ekonomi yang meningkat, pasukan keamanan lokal yang kejam, dan sistem pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan peradilan yang rusak.
Perekonomian Yaman, yang sudah rapuh sebelum konflik, telah terkena dampak yang sangat parah.
Ratusan ribu keluarga tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap, dan banyak pegawai negeri tidak menerima gaji tetap selama beberapa tahun.
Kerusakan ekonomi negara itu telah memperburuk krisis kemanusiaan.
Suriah
Skor transparansi negara ini juga rendah, yaitu 13.
Mengutip mhlnews.com, Human Rights Watch menemukan bahwa pemerintah membatasi akses organisasi kemanusiaan kepada komunitas yang membutuhkan atau diduga menerima bantuan, secara selektif menyetujui proyek bantuan, dan memberlakukan persyaratan untuk bermitra dengan aktor lokal yang diperiksa keamanannya.
Persyaratan tersebut sering kali berarti bahwa bantuan tersebut disedot melalui aparat negara yang kejam, untuk menghukum penduduk sipil yang dianggap sebagai lawan, dan memberi penghargaan kepada mereka yang dianggap setia atau yang dapat melayani kepentingannya.
Baca Juga: Peduli Tubuhmu; Tidak Cuma Garam, Ini 10 Makanan Sumber Natrium
Sudan Selatan
Selanjutnya Somalia, sebagai negara yang dianggap lebih korup dari Korea Utara dengan mencatatkan skor transparansi 12.
Korupsi merasuki semua sektor ekonomi dan semua tingkat aparatur negara dan memanifestasikan dirinya melalui berbagai bentuk, termasuk korupsi besar-besaran dan jaringan klientelistik di sepanjang garis kesukuan.
Sejak kemerdekaan, negara ini telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas untuk memerangi korupsi, tapi kerangka anti-korupsi Sudan Selatan masih dalam tahap awal.
Terdapat instrumen hukum, kurangnya kapasitas, sumber daya, dan politik seringkali menghambat pelaksanaan yang efektif.
Somalia
Terakhir, inilah negara paling korup di dunia nomer satu!
Skor transparansi Somalia hanya di angka 9, di mana ini paling rendah di antara 180 negara dalam daftar menurut Transparency International.
Negara ini menempati peringkat terbawah dari Indeks Persepsi Korupsi Transparency International setiap tahun sejak 2006.
Korupsi adalah salah satu penyebab utama dan konsekuensi dariketidakstabilan politik endemik di Somalia.
Korupsi terjadi di semua tingkatan baik di sektor publik maupun swasta, dan terlihat dan bentuk perilaku yang diharapkan.
Itu mempengaruhi hampir setiap aspek masyarakat Somalia: dari penyalahgunaan pejabat publik atas barang publik untuk keuntungan pribadi dan permintaan suap sebagai imbalan atas layanan dasar hingga jaringan patronase berbasis klan yang digunakan untuk mendapatkan pekerjaan dan jabatan politik.
Bisnis pun telah menyesuaikan diri dengan iklim pelanggaran hukum, misalnya dengan menghindari pajak dan menjual makanan dan obat-obatan yang sudah kadaluwarsa.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik dihttps://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari