Intisari-Online.com - Beberapa bulan terakhir sebelum jabatannya berakhir, pemerintahan Donald Trump telah menjadi perantara pemulihan hubungan diplomatik antara Israel dengan negara-negara Arab.
Dimulai dari Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan kemudian Maroko.
Bahkan, Bhutan yang tak terkait langsung dengan upaya Israel untuk menormalkan hubungan dengan negara-negara Arab juga turut membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Para pemimpin Amerika dan Israel mengatakan mereka mengharapkan lebih banyak negara untuk bergabung dala gelombang perjanjian normalisasi dengan Israel.
Indonesia juga termasuk dalam negara yang diharapkan dapat menormalisasi hubungan dengan Israel meski Indonesia dengan tegas menolaknya.
Setelah lima negara memutuskan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, kemudian santer kabar adanya normalisasi hubungan Indonesia-Israel.
Tentunya hal tersebut meresahkan banyak pihak mengingat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina secara penuh.
Kementerian Luar Negeri Indonesia membantah laporan sejumlah media yang menyebutkan bahwa Israel akan membuka hubungan diplomati dengan Indonesia dalam waktu dekat.
Menanggapi kabar tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengegaskan kepada BBC News Indonesia bahwa tidak ada kontak dengan Israel terkait masalah tersebut.
Presiden Jokowi menenangkan hati Presiden otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis lalu jika Jakarta tidak akan mengikuti tren negara Arab tersebut.
Artinya, Jakarta tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sampai negara Palestina merdeka sepenuhnya.
"Meskipun ada perubahan cepat di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengambil langkah untuk normalisasi dengan Israel sampai perdamaian permanen dan komprehensif tercapai antara Palestina dan Israel," ujar Jokowi kepada Abbas dalam pembicaraan telepon.
Di antara negara-negara yang diharapkan dapat menormalisasi hubungan dengan Israel, ada negara yang tidak begitu diharapkan Israel untuk melakukan hal itu.
Melansir Al Jazeera, Kamis (24/12/2020), Menteri kabinet Israel mengatakan bahwa Pakistan bukan salah satu negara Muslim yang ingin dinormalisasi hubungan dengan Israel.
Ofir Akunis, menteri kerja sama regional Israel, mengatakan kepada Ynet TV pada hari Rabu bahwa ada dua negara lagi yang antre untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum Presiden AS Donald Trump meninggalkan Gedung Putih bulan depan.
Dia tidak menyebutkan dua negara tersebut tetapi mengatakan salah satunya berada di Teluk tetapi bukan Arab Saudi.
Yang lainnya, lebih jauh ke timur, adalah "negara Muslim yang tidak kecil" tapi bukan Pakistan, kata Akunis.
Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan Islamabad tidak dapat mengakui Israel sampai konflik Israel-Palestina diselesaikan.
"Saya dengan tegas menyampaikan sikap Pakistan terhadap Israel kepada menteri luar negeri UEA (selama kunjungan ke UEA) bahwa kami tidak akan dan tidak dapat menjalin hubungan dengan Israel sampai solusi konkret dan permanen untuk masalah Palestina ditemukan," kata Qureshi.
Pernyataan Qureshi datang beberapa hari setelah kunjungannya ke UEA, yang dipandang oleh banyak orang sebagai hal penting di tengah desas-desus bahwa Islamabad diam-diam telah mengirim utusan ke Israel.
Islamabad membantah laporan tersebut, yang muncul terutama di media Israel.
Menanggapi pertanyaan mengenai laporan tentang dugaan tekanan dari Arab Saudi, UEA dan negara-negara Teluk lainnya untuk pengakuan Israel, Qureshi mengatakan dia menjelaskan kepada mitranya di UEA tentang "kedalaman emosi dan perasaan yang dimiliki orang Pakistan tentang Palestina dan Kashmir".